JAMBI, BITNews.id – Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pengelolaan potensi energi. Rapat koordinasi berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (7/7/2025).
Pada kesempatan itu, Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., memaparkan kebijakan energi sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
Gubernur Al Haris menjelaskan, kunjungan Kepala Staf Kepresidenan RI bertujuan mengevaluasi kesiapan penanggulangan karhutla dan memastikan pengelolaan energi berjalan sesuai arahan pemerintah pusat. Ia juga memaparkan potensi energi primer di Jambi, meliputi minyak bumi 228,3 MMSTB, gas bumi 5.517,8 BCF, batu bara 2.224,9 juta ton, panas bumi 0,81 GW, tenaga air 0,8 GW, bioenergi 3,4 GW, tenaga surya 121,7 GWP, angin 0,04 GW, dan gelombang laut 0,05 GW.
“Selain potensi tersebut, Provinsi Jambi masih menghadapi persoalan aktivitas penambangan minyak ilegal. Diperkirakan ada sekitar 5.600 sumur ilegal yang beroperasi tanpa izin dan menggunakan peralatan yang tidak sesuai standar,” ujar Gubernur Al Haris.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jambi terus mengupayakan solusi dengan pendekatan regulasi melalui Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
“Pemerintah daerah mendorong kerja sama produksi sumur minyak antara BUMD, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pengusahaan sumur tua untuk mendukung ketahanan energi nasional,” katanya.
Dalam arahannya, Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto menekankan pentingnya daerah memaksimalkan potensi sumber daya secara optimal.
“Saya melihat sejak dulu potensi Jambi sangat besar. Namun, hasilnya akan lebih baik jika dikelola secara tertib. Kami bersama tim siap membantu pemerintah daerah berkoordinasi dengan kementerian terkait agar pembangunan tidak terhambat regulasi,” ujarnya.
Ia juga meminta kepala daerah proaktif melaporkan kendala di lapangan.
“Saya berjanji akan mengawal setiap hambatan. Sosialisasi kepada masyarakat juga penting agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pemerintah daerah harus menciptakan tata kelola migas yang baik, mendukung swasembada energi, perbaikan penerimaan negara, reformasi hukum, dan pemberantasan kemiskinan berbasis sumber daya alam,” kata Anto Mukti.
Ia menyampaikan, Presiden RI mengapresiasi kesiapsiagaan jajaran daerah dalam penanganan karhutla dan menekankan agar upaya tersebut terus dipertahankan.
“Presiden meminta agar kebakaran hutan tidak sampai menjadi isu internasional,” tambahnya.
Sementara itu, Brigjen TNI Heri Purwanto memaparkan rekomendasi strategis penanganan karhutla kepada BNPB.
“Ada beberapa usulan yang kami ajukan, di antaranya penajaman program menghadapi cuaca ekstrem dan La Nina, bantuan helikopter patroli dan water bombing, alokasi dana operasional Satgas Darat, peningkatan penegakan hukum, dan koordinasi rutin kepala daerah bersama bupati/wali kota dalam aksi mitigasi sebelum puncak musim kemarau Juni–Juli 2025,” ujarnya.
Turut hadir Deputi Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan, jajaran pejabat Polda Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, serta sejumlah undangan lainnya.(adv)
Discussion about this post