JAMBI, BITNews.id – Pemerintah Kota Jambi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menemukan sejumlah penyalahgunaan sistem barcode MyPertamina dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi.
Temuan tersebut terungkap dalam hasil evaluasi kebijakan pembatasan pembelian solar subsidi yang dilakukan oleh Pemkot Jambi. Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, menyebut masih banyak ketidaksesuaian antara data kendaraan pengguna barcode dengan dokumen resmi yang terdaftar.
“Masih ditemukan perbedaan antara nomor polisi kendaraan dengan data STNK yang tercantum dalam barcode MyPertamina. Selain itu, ada operator SPBU yang belum konsisten menerapkan sistem ini dengan benar,” ujar Maulana di Jambi, Selasa (14/10/2025).
Menurut Maulana, penyalahgunaan barcode tersebut dilakukan oleh sebagian pengemudi kendaraan dan oknum operator SPBU. Praktik ini berpotensi membuat distribusi solar subsidi tidak tepat sasaran serta menimbulkan antrean panjang di sejumlah SPBU.
“Kami sudah menerima laporan adanya kendaraan yang menggunakan barcode milik kendaraan lain untuk membeli solar subsidi. Ini jelas pelanggaran dan akan kami tindaklanjuti,” tegasnya.
Selain penyalahgunaan barcode, evaluasi juga menemukan sejumlah kendala teknis, seperti keterbatasan SPBU dengan nozzle khusus solar dan pengawasan di lapangan yang belum optimal akibat kurangnya personel.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Jambi akan memperketat pengawasan di SPBU dengan menempatkan petugas di titik rawan, memperkuat patroli, serta melakukan verifikasi ulang seluruh data barcode MyPertamina. Barcode yang terbukti disalahgunakan akan segera diblokir.
“Kami juga akan berkoordinasi dengan Pertamina dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan sistem. Sanksi bisa berupa teguran, pembekuan izin SPBU, hingga penindakan terhadap kendaraan pelanggar,” kata Maulana.
Selain itu, Pemkot akan memperluas sosialisasi kebijakan pembatasan solar subsidi agar seluruh pengusaha SPBU dan pengguna memahami aturan yang berlaku.
Maulana menegaskan bahwa pengawasan sistem MyPertamina dilakukan untuk memastikan subsidi BBM benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
“Langkah ini bukan semata penertiban, tetapi juga upaya menjaga keadilan distribusi BBM di Kota Jambi agar tepat sasaran,” pungkasnya. (Red)
Discussion about this post