Kinerja Industri Jasa Keuangan Jambi Tetap Tumbuh Positif pada Agustus 2025

JAMBI,BITNews.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi mencatat kinerja industri jasa keuangan (IJK) di daerah ini tetap stabil dan tumbuh positif hingga Agustus 2025.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi, kepercayaan konsumen, dan inovasi di berbagai segmen industri keuangan.

Kepala OJK Provinsi Jambi menyampaikan, sektor perbankan menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan kredit sebesar 7,46 persen (year on year/yoy), terutama pada pembiayaan untuk pemilikan peralatan rumah tangga.

Sementara transaksi di sektor pasar modal juga melonjak 64,04 persen (yoy), terdiri dari saham dan reksa dana. Adapun industri keuangan nonbank (IKNB) mencatat penurunan pembiayaan 1,75 persen (yoy), dipengaruhi turunnya pembiayaan dari perusahaan pembiayaan.

“OJK Jambi terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan melalui program literasi keuangan dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna memperluas akses layanan keuangan masyarakat,” ujar pejabat OJK Jambi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/10/2025).

Kinerja intermediasi bank umum di Jambi tercatat stabil. Per Agustus 2025, kredit tumbuh 7,79 persen (yoy) menjadi Rp56,86 triliun, terdiri atas kredit konvensional Rp50,10 triliun dan pembiayaan syariah Rp6,75 triliun.

Dana pihak ketiga (DPK) naik 9,41 persen (yoy) menjadi Rp49,25 triliun. LDR bank umum mencapai 115,43 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 87,18 persen. Rasio kredit bermasalah (NPL) masih terjaga di 1,80 persen, lebih rendah dari nasional 2,25 persen.

Kredit perbankan di Jambi didominasi sektor konsumsi (42,13 persen), diikuti investasi (30,26 persen) dan modal kerja (27,61 persen). Sekitar 46,34 persen kredit disalurkan ke UMKM.

Sementara itu, kinerja bank perkreditan rakyat (BPR) menurun akibat penggabungan tiga entitas BPR ke luar daerah. Kredit BPR turun 8,46 persen (yoy) menjadi Rp1,02 triliun, dengan DPK turun 9,91 persen (yoy) menjadi Rp935,68 miliar.

Rasio kredit bermasalah BPR tercatat 17,89 persen, dengan dominasi kredit modal kerja (52,85 persen) dan sektor konstruksi (22,80 persen).

Pada sektor IKNB, perusahaan pergadaian mencatat penurunan aset 9,97 persen (year to date/ytd) menjadi Rp2,02 miliar. Namun, pinjaman yang diberikan naik 18,10 persen (ytd) menjadi Rp1,09 miliar.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menyalurkan pembiayaan Rp3,34 miliar kepada 278 nasabah, dengan rasio NPF 1,99 persen.

Sementara itu, perusahaan pembiayaan menyalurkan Rp8,77 triliun atau turun 2,20 persen (yoy), namun kualitas pembiayaan membaik dengan NPF 3,02 persen. Industri modal ventura meningkat 17,11 persen (yoy) dengan total pembiayaan Rp132,41 miliar.

Jumlah investor pasar modal di Provinsi Jambi terus meningkat. Hingga Agustus 2025, tercatat 168.127 Single Investor Identification (SID), naik 32,25 persen (yoy). Nilai transaksi saham mencapai Rp1,62 triliun atau naik 73,66 persen (yoy).

Meskipun belum ada perusahaan Jambi yang tercatat sebagai emiten, OJK mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan pendanaan melalui bursa efek maupun Securities Crowd Funding (SCF).

Dalam bidang edukasi keuangan, OJK Jambi telah menggelar 137 kegiatan hingga September 2025 dengan total peserta 24.194 orang. OJK juga menerima 184 pengaduan konsumen, didominasi sektor IKNB (106 laporan) dan perbankan (75 laporan).

“Kami berkomitmen memberikan perlindungan kepada konsumen, baik secara preventif maupun kuratif. Masyarakat diimbau waspada terhadap tawaran investasi ilegal,” kata pejabat OJK Jambi.

Masyarakat dapat memeriksa legalitas entitas investasi melalui laman resmi www.ojk.go.id/waspada-investasi

Melalui TPAKD, OJK Jambi memperluas akses layanan keuangan dengan berbagai kegiatan seperti product matching sektor perbankan untuk pelajar dan UMKM, serta FGD Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha di Tebo dan Sarolangun.

Diharapkan program ini dapat mempercepat inklusi keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

“Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha menjadi kunci utama memperluas akses keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.

Secara keseluruhan, OJK Jambi menilai sektor jasa keuangan di provinsi ini tetap solid dan berperan penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah. (*)