Blitar Bitnews.id— Suasana di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Senin (10/11/2025), mendadak memanas. Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menggelar aksi unjuk rasa menuntut transparansi dan percepatan pembangunan infrastruktur daerah.
Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, para demonstran membawa berbagai poster bernada sindiran seperti “Pemerintahan Terburuk dalam Sejarah: Satu Tahun Nol Persen Serapan Anggaran, Koyo Kuburan!” dan “Anggaran Mengendap, Rakyat Megap-Megap!”.
Koordinator aksi, Jaka Prasetya, yang juga Ketua LSM GPI, menilai Dinas PUPR menjadi penyebab utama stagnasi pembangunan di Kabupaten Blitar.
“Selama satu tahun terakhir, kami tidak melihat adanya pembangunan yang berarti. Banyak jalan rusak dan fasilitas umum terbengkalai, sementara anggaran justru mengendap tanpa realisasi,” tegas Jaka dalam orasinya.
Ia menambahkan, persoalan ini bukan sekadar urusan teknis, melainkan menunjukkan lemahnya tata kelola pemerintahan daerah.
“Kalau anggaran malah mengendap dan menjadi SiLPA besar di tahun 2026, itu bukan prestasi. Itu bukti gagalnya pemerintah menjalankan tanggung jawab publik,” ujarnya di tengah riuh sorakan massa.
GPI juga menagih janji lama Pemkab Blitar yang berkomitmen menuntaskan proyek infrastruktur hingga akhir 2025. Namun, menurut Jaka, janji itu hanya tinggal retorika tanpa hasil nyata.
“Janji-janji itu cuma berhenti di atas kertas. Rakyat menunggu bukti, bukan sekadar rencana manis di rapat-rapat,” sindirnya.
Setelah berorasi di depan Kantor PUPR, massa GPI melanjutkan aksi ke Kantor Bupati Blitar di Kanigoro dan Kantor DPRD Kabupaten Blitar, mendesak klarifikasi langsung dari pejabat eksekutif maupun legislatif terkait rendahnya serapan anggaran dan proyek yang tak kunjung berjalan.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di depan gerbang Kantor Bupati, GPI menuntut tiga hal utama:
Transparansi penggunaan dan serapan anggaran di Dinas PUPR.
Percepatan realisasi proyek infrastruktur prioritas tahun 2025.
Evaluasi terhadap pejabat yang dianggap gagal menjalankan amanat pembangunan.
Aksi berlangsung tertib hingga siang hari. Namun pesan yang disuarakan massa GPI menggema keras: masyarakat Blitar menuntut perubahan nyata.
“Jangan biarkan uang rakyat hanya jadi angka di laporan keuangan. Kami ingin pembangunan yang bisa dirasakan, bukan sekadar dibicarakan,” pungkas Jaka sebelum massa membubarkan diri dengan tertib. (Ddt)