JEMBER, BITNews.id – Evaluasi pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Jember menunjukkan masih banyak warga miskin dan penderita penyakit kronis yang gagal mengakses fasilitas medis akibat kendala ekonomi dan keterbatasan fisik.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember memperluas jangkauan layanan kunjungan medis langsung ke rumah warga (homecare).
Perluasan sasaran program tersebut dipantau saat kunjungan ke kediaman warga lanjut usia di Kecamatan Puger, Minggu (16/8/2026).
Layanan ini dirancang untuk menjangkau kelompok rentan yang selama ini kesulitan mendatangi puskesmas maupun rumah sakit.
Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menyatakan bahwa penanganan masalah kesehatan di tingkat bawah tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada tenaga kesehatan.
“Banyak dari mereka terhalang keterbatasan ekonomi maupun fisik, meskipun pemerintah sudah menyediakan fasilitas pengobatan gratis,” kata Gus Fawait di Puger, Minggu.
Menurutnya, penanganan pasien di lapangan membutuhkan keterlibatan lintas sektor secara langsung.
Pemkab Jember membagi penanggung jawab pengawasan di setiap kecamatan dengan melibatkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, hingga kepala puskesmas.
Dalam pelaksanaannya, teknis medis dan pengobatan rutin ditangani puskesmas di bawah Dinas Kesehatan.
Aspek pendataan warga miskin dikelola Dinas Sosial, sementara kendala dokumen warga ditangani Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Selain itu, Dinas Perumahan Rakyat mendata rumah tidak layak huni milik pasien untuk disinergikan dengan program perbaikan hunian, dibantu Dinas Komunikasi dan Informatika untuk penyebaran informasi.
Pada tahap awal uji coba, pendataan mencatat 25 ribu keluarga sasaran yang diproyeksikan menerima kunjungan medis rutin setiap bulan.
Prioritas penerima manfaat mencakup lima kategori: lansia dengan keterbatasan fisik, ibu hamil berisiko tinggi, anak stunting, penyandang disabilitas, serta warga miskin penderita sakit kronis menahun.
Gus Fawait menambahkan, penyisiran ke permukiman warga akan terus dilakukan untuk memastikan kelompok masyarakat terpinggirkan mendapatkan hak pelayanan medis dasar.
“Hakikat kemerdekaan bagi masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan dasar, khususnya pelayanan kesehatan,” ujarnya.(Adv)