JAMBI, BITNews.id – Pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jambi dinilai membutuhkan dukungan yang lebih terintegrasi antara pemerintah daerah dan perbankan.
Pengamat perbankan Laila Farhat menilai Bank Jambi bersama pemerintah daerah perlu memperkuat kolaborasi agar pelaku UMKM tidak berhenti pada tahap menerima pembiayaan, tetapi mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.
Menurut Laila, penguatan UMKM harus diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha. Dukungan pemerintah dan perbankan, kata dia, perlu mencakup akses pembiayaan, literasi keuangan, pemanfaatan teknologi, legalitas, hingga pendampingan agar pelaku usaha mampu menghadapi persaingan dan memperluas pasar.
“Bank Jambi memiliki posisi yang sangat strategis. Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Jambi bukan hanya menjalankan fungsi intermediasi, tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk ikut menggerakkan sektor riil dan memperkuat pelaku usaha lokal,” ujar Laila.
Ia menjelaskan, persoalan yang dihadapi UMKM tidak seluruhnya dapat diselesaikan dengan tambahan modal. Masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan penguatan dalam hal administrasi, pencatatan keuangan, legalitas, manajemen, pemasaran, serta pemenuhan standar produk untuk dapat menjangkau pasar yang lebih besar.
Atas kondisi tersebut, Laila menilai pendekatan terhadap UMKM perlu bergeser dari sekadar pemberian bantuan menuju pembinaan yang mendorong usaha berkembang dan menjadi lebih profesional.
“Naik kelas itu artinya usaha semakin profesional. Ada pencatatan keuangan, legalitas jelas, transaksi semakin tertata, mampu mengakses pembiayaan formal, memanfaatkan teknologi dan memiliki pasar yang semakin luas,” katanya.
Dalam hal pembiayaan, Laila melihat Bank Jambi memiliki peluang untuk memperluas perannya sebagai penggerak sektor UMKM. Status sebagai bank pembangunan daerah menjadi salah satu keunggulan karena bank dapat memahami karakteristik ekonomi serta kebutuhan pelaku usaha di wilayah operasionalnya.
Menurut dia, pemahaman terhadap karakteristik tersebut dapat menjadi dasar dalam merancang pembiayaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan UMKM. Namun, penyaluran pembiayaan tetap harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar kredit murah, tetapi kredit yang produktif. Pembiayaan harus mampu menciptakan kapasitas produksi, meningkatkan omzet dan pada akhirnya membuat usaha menjadi semakin mandiri,” jelasnya.
Laila juga menekankan pentingnya pendampingan setelah pembiayaan diberikan. Menurutnya, hubungan antara bank dan pelaku usaha tidak semestinya berakhir ketika kredit telah dicairkan.
Pendampingan pascapembiayaan diperlukan agar modal yang diperoleh benar-benar digunakan untuk mengembangkan usaha. Dengan pola tersebut, bank berpeluang memperoleh debitur yang lebih berkualitas, sedangkan pelaku UMKM mendapatkan dukungan untuk tumbuh secara berkelanjutan.
Selain perbankan, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam membangun lingkungan usaha yang mendukung perkembangan UMKM. Peran tersebut antara lain melalui penguatan legalitas, pelatihan, pembukaan akses pasar, pengadaan barang dan jasa, serta kebijakan yang memberikan kesempatan lebih luas bagi produk lokal.
Sementara itu, Bank Jambi dapat mengambil peran pada aspek pembiayaan dan peningkatan literasi keuangan pelaku UMKM.
“Pemda punya kewenangan dan program, Bank Jambi punya instrumen pembiayaan. Kalau dua kekuatan ini disatukan, dampaknya akan jauh lebih besar dibanding berjalan sendiri-sendiri,” katanya.
Laila menilai capaian program UMKM sebaiknya tidak hanya dilihat dari besarnya pembiayaan yang telah disalurkan atau jumlah penerima kredit. Dampak terhadap perkembangan usaha menjadi indikator yang lebih penting.
Ia menyebut sejumlah indikator yang dapat digunakan, antara lain peningkatan omzet, aset, produktivitas, kualitas produk, perluasan pasar, serta kemampuan UMKM menciptakan lapangan kerja.
“Jadi jangan hanya menghitung berapa kredit yang tersalurkan. Ukur juga berapa UMKM yang benar-benar tumbuh setelah mendapatkan pembiayaan,” tegasnya.
Menurut Laila, perkembangan UMKM juga dapat memberikan dampak terhadap berbagai sektor ekonomi lainnya. Pertumbuhan usaha akan meningkatkan kebutuhan bahan baku, membuka peluang penyerapan tenaga kerja, memperbesar transaksi, dan mendorong aktivitas ekonomi di daerah.
Karena itu, ia mendukung langkah pemerintah daerah yang menempatkan UMKM sebagai salah satu fondasi penguatan ekonomi daerah. Bank Jambi juga diharapkan terus meningkatkan perannya dalam mendukung pelaku usaha lokal.
“UMKM adalah ekonomi yang paling dekat dengan masyarakat. Kalau UMKM tumbuh, manfaat pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat dirasakan masyarakat. Karena itu, Bank Jambi harus hadir bukan hanya sebagai bank yang menyalurkan kredit, tetapi sebagai partner pertumbuhan UMKM Jambi,” pungkas Laila.
Ia optimistis sinergi yang konsisten antara pemerintah daerah, Bank Jambi, dan pelaku usaha dapat mempercepat transformasi UMKM lokal menjadi usaha yang lebih profesional dan kompetitif serta mampu masuk ke rantai ekonomi yang lebih luas. (*)