MUARO JAMBI, BITNews.id – Forum Kepala Desa se-Kabupaten Muaro Jambi menyampaikan keluhan terkait kondisi anggaran pemerintahan desa kepada DPRD Kabupaten Muaro Jambi dalam audiensi di Ruang Rapat Gabungan Kantor Sekretariat DPRD, Selasa (1/9/2026).
Audiensi tersebut membahas dampak pemangkasan Dana Desa oleh Pemerintah Pusat serta belum cairnya Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) dari Pemerintah Provinsi Jambi hingga September 2026.
Kondisi tersebut disebut berdampak terhadap kemampuan desa dalam membiayai kebutuhan operasional pemerintahan. Sejumlah desa bahkan mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan administrasi harian hingga pembayaran penghasilan tetap (siltap) perangkat desa.
Anggota DPRD Muaro Jambi dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Fraksi NasDem, Datuk Ambo Tuo, S.Ag., menilai keberadaan Pendamping Desa dan Pendamping Desa Tenaga Teknis perlu dioptimalkan untuk membantu pemerintah desa menghadapi perubahan kebijakan anggaran.
“Peran pendamping krusial membantu Kades, Sekdes, dan perangkat dalam menyusun postur anggaran, agar desa tidak kewalahan menghadapi perubahan regulasi dan defisit,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Muaro Jambi Dapil 2 dari Fraksi NasDem, Datuk Bastomi, S.Pd.I., mengingatkan pemerintah desa agar tidak sepenuhnya bergantung pada sumber pendanaan yang pencairannya belum dapat dipastikan.
Menurutnya, keterlambatan pencairan BKBK dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa untuk menyiapkan pola kerja dan pengelolaan anggaran yang lebih mandiri serta adaptif.
Dari unsur eksekutif, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Afif Udin, SKM., MKM., menjelaskan mekanisme alokasi 10 persen Alokasi Dana Desa (ADD).
Ia menjelaskan bahwa alokasi tersebut bersumber dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam APBD Kabupaten Muaro Jambi.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya menyinkronkan langkah antara DPRD, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam menghadapi persoalan anggaran. Pertemuan diharapkan dapat menjadi dasar untuk merumuskan solusi agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa tetap berjalan. (Adv)