MUARO JAMBI, BITNews.id – Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Robinson Sirait, mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menata pengelolaan sumur minyak rakyat melalui kerja sama PT Muaro Jambi Unggul Perseroda dengan Pertamina.
Menurut Robinson, kerja sama tersebut dapat menjadi momentum untuk membenahi pengelolaan sumur minyak rakyat agar lebih tertib dan aman sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah.
Ia menilai legalitas pengelolaan sumur minyak rakyat tidak cukup hanya memberikan status resmi terhadap aktivitas yang selama ini berlangsung. Legalitas, kata dia, harus diikuti dengan tata kelola yang profesional, pembinaan, pengawasan, serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat.
“Ini langkah yang sangat baik. Kita berharap kerja sama ini benar-benar memberikan kepastian kepada masyarakat, terutama para pekerja dan pengelola sumur minyak rakyat. Jangan sampai legalitas hanya sebatas administrasi, tetapi harus diikuti dengan pembinaan, pengawasan dan peningkatan kesejahteraan,” kata Robinson, Senin (24/8/2026).
Robinson juga menilai keterlibatan badan usaha milik daerah (BUMD) dalam pengelolaan sumur minyak rakyat dapat menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk memastikan potensi ekonomi dari sektor tersebut dikelola secara terarah.
Karena itu, DPRD Muaro Jambi, menurut Robinson, akan mendorong pemerintah daerah memastikan proses pengelolaan berjalan transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Dari sisi DPRD, kita tentu mendukung selama orientasinya jelas, yaitu masyarakat sejahtera, daerah mendapatkan manfaat dan negara juga memperoleh kontribusi. Yang paling penting, jangan mengabaikan keselamatan pekerja dan lingkungan,” ujarnya.
Selain aspek tata kelola dan manfaat ekonomi, Robinson menyoroti keselamatan kerja. Ia menyebut aktivitas di sumur minyak rakyat memiliki risiko apabila dilakukan tanpa standar operasional dan pengawasan yang memadai.
Ia berharap kerja sama dengan Pertamina tidak hanya berfokus pada aspek produksi, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas dan pemahaman keselamatan bagi para pekerja di lapangan.
“Pekerja harus mendapatkan edukasi dan standar keselamatan yang jelas. Kalau memang sekarang sudah masuk dalam tata kelola resmi, maka standar keselamatannya juga harus naik. Kita tidak ingin ada lagi masyarakat yang bekerja dengan risiko besar tanpa perlindungan yang memadai,” jelasnya.
Robinson juga mengingatkan pentingnya perlindungan lingkungan dalam penataan sumur minyak rakyat. Menurutnya, aspek lingkungan harus menjadi bagian dari tata kelola pengelolaan sehingga aktivitas produksi tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat maupun lingkungan sekitar.
Dengan penataan yang melibatkan pemerintah daerah, BUMD, dan Pertamina, ia berharap pengelolaan sumur minyak rakyat dapat berjalan lebih teratur dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, keselamatan pekerja, kontribusi terhadap daerah, serta perlindungan lingkungan. (Adv)