Menumbuhkan Kecakapan Finansial, Menata Masa Depan Masyarakat Jambi

"Dari kelas literasi di sekolah hingga rekening pertama seorang pedagang kecil, Jambi sedang menempuh jalan panjang untuk memastikan masyarakatnya bukan hanya mengenal sistem keuangan, tapi benar-benar mampu memanfaatkannya untuk hidup yang lebih baik"

JAMBI, BITNews.id – Seorang pedagang kecil di pasar mungkin tidak pernah mendengar istilah “literasi keuangan”. Yang ia tahu, pinjaman dari bank bisa berarti satu lemari pendingin tambahan, satu jenis dagangan baru, mungkin satu pekerja tambahan.

Petani juga tidak berpikir soal “inklusi keuangan” ketika musim tanam tiba  yang ia pikirkan hanya apakah pembiayaannya cair tepat waktu. Bagi keluarga di rumah, rekening bank, dompet digital, atau asuransi sudah jadi bagian dari rutinitas yang nyaris tidak disadari lagi.

Tapi di balik hal-hal sederhana itu ada pertanyaan yang lebih besar: seberapa siap masyarakat memahami dan memanfaatkan sistem keuangan yang mengelilingi hidup mereka setiap hari? Literasi dan inklusi keuangan menemukan maknanya di situ bukan sekadar program tahunan, tapi syarat supaya masyarakat benar-benar berdaya secara finansial, bukan cuma jadi pengguna pasif produk dan layanan keuangan.

Sepanjang 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi menjalankan agenda itu di tengah industri yang terus berkembang, teknologi yang bergerak cepat, kebutuhan pembiayaan masyarakat yang meningkat, dan kejahatan keuangan yang terus berganti wajah.

Tantangannya bukan hanya mendorong lebih banyak orang mengenal produk keuangan, tapi memastikan mereka juga paham cara memakainya dengan bijak.

Literasi Bukan Lagi Sekadar Sosialisasi

Dulu, literasi keuangan mungkin cukup dimaknai sebagai kegiatan memberi penjelasan. Sekarang standarnya naik. Masyarakat dituntut bisa mengambil keputusan sendiri: kapan menabung, kapan butuh pembiayaan, bagaimana memilih investasi, dan yang paling penting, bagaimana mengenali sesuatu yang berpotensi merugikan sebelum terlambat.

Literasi yang sesungguhnya diukur dari kemampuan masyarakat mengambil keputusan finansial yang tepat untuk hidup mereka sendiri.

Dari Januari hingga Juli 2026, OJK Provinsi Jambi mencatat 157 kegiatan edukasi keuangan dengan 22.385 peserta. Pada periode yang sama, tercatat 9.648 pembukaan rekening baru dengan total nominal Rp595,0985 juta. Di balik angka itu ada pelajar, mahasiswa, pelaku usaha, ibu rumah tangga, dan pekerja dari berbagai latar belakang yang sedang belajar mengelola uang, sebagian di antaranya baru pertama kali masuk ke sistem keuangan formal.

Pengetahuan tanpa akses tidak banyak gunanya. Akses tanpa pengetahuan bisa jadi jebakan. Literasi dan inklusi harus berjalan berdampingan: satu memberi masyarakat kemampuan memahami, yang lain memberi mereka pintu masuk ke sistem keuangan itu sendiri.

Menanam Kebiasaan Sejak di Bangku Sekolah

Pada peringatan Hari Indonesia Menabung 2026 di Jambi, sekitar 900 pelajar dan mahasiswa berkumpul dalam kegiatan bertajuk “Tingkatkan Literasi, Perluas Inklusi, Wujudkan Generasi Emas Jambi”. Pesannya sederhana: bangun kebiasaan menabung sejak dini, karena kesejahteraan finansial di masa depan dimulai dari kebiasaan yang ditanam hari ini.

Tidak semua peserta hari itu langsung paham pentingnya kebiasaan tersebut, dan itu wajar mengelola uang bukan sesuatu yang lahir dalam semalam. Ia terbentuk dari hal-hal kecil: menyisihkan uang, membedakan kebutuhan dari keinginan, memahami risiko, dan belajar menahan diri saat tergiur keuntungan instan. Bagi OJK, ini investasi jangka panjang untuk membentuk generasi yang tidak sekadar jadi pengguna layanan keuangan, tapi juga konsumen yang kritis dan mandiri secara finansial.

Kejahatan Keuangan Berpindah ke Layar Ponsel

Literasi keuangan juga berarti kemampuan melindungi diri sendiri. Dunia keuangan kini ada dalam genggaman transfer selesai dalam hitungan detik, investasi dan pinjaman bisa dimulai lewat telepon genggam. Penipuan bergerak dengan kecepatan yang sama, dan pelaku tidak lagi perlu bertemu korban secara langsung. Pesan singkat, telepon, tautan, akun media sosial, atau tawaran kerja palsu sudah cukup jadi pintu masuk.

Baca Juga :  Jelajahi Jambi dengan Honda ADV160, Nikmati Promo Spesial dan Perlengkapan Berkendara Gratis

Data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang dipaparkan dalam Rakorda Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) mencatat 2.945 kasus penipuan di Jambi sepanjang November 2024 hingga 31 Oktober 2025, dengan total kerugian Rp44,86 miliar.

Modusnya beragam,  penipuan transaksi belanja daring, fake call yang mengaku sebagai pihak lain, sampai tawaran kerja bohongan. Angka itu jadi pengingat bahwa inklusi keuangan tanpa literasi yang memadai bisa membuka celah baru bagi masyarakat untuk dirugikan.

OJK Tidak Bisa Bekerja Sendirian

Kepala OJK Provinsi Jambi, Yan Iswara Rosya, menegaskan dalam Rakorda Satgas PASTI Jambi bahwa aktivitas keuangan ilegal bisa berkembang jadi persoalan multidimensi karena menyentuh aspek ekonomi, sosial, bahkan keamanan.

Pendekatannya tidak menunggu masyarakat lebih dulu jadi korban: deteksi dini diperkuat, koordinasi antarlembaga dijalankan, edukasi diperluas. Semakin cepat aktivitas ilegal dikenali, semakin besar peluang kerugian bisa dicegah, dan semakin besar pula peluang masyarakat tetap berada di jalur menuju kesejahteraan finansial.

Di era media sosial, persoalannya bukan lagi kekurangan informasi, melainkan kebanjiran informasi tanpa kepastian mana yang benar. Satu kabar keliru soal investasi bisa membuat orang kehilangan uang. Satu isu tak terverifikasi soal bank bisa mengguncang kepercayaan nasabah.

OJK Jambi menempatkan media sebagai bagian dari ekosistem literasi. Dalam Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Provinsi Jambi bersama insan media, Yan Iswara Rosya menyampaikan, “Industri jasa keuangan tidak bisa berjalan sendiri dalam menyampaikan edukasi dan literasi kepada masyarakat tanpa dukungan media.”

Perempuan dan Uang di Dalam Rumah

Literasi keuangan yang merata juga berarti menjangkau siapa saja yang sehari-hari mengelola uang keluarga, dan dalam banyak rumah tangga, itu adalah perempuan. Ekonomi tidak melulu soal angka pertumbuhan, kredit, atau investasi di ruang publik.

Ia juga berlangsung di ruang tengah rumah dalam keputusan siapa yang mengatur pengeluaran, menentukan prioritas belanja, memikirkan biaya sekolah anak, atau menyisihkan dana darurat.

Dalam kegiatan edukasi memperingati Hari Kartini 2026, Yan Iswara menekankan bahwa perempuan tidak hanya berperan sebagai pendidik dalam keluarga, tapi juga pengelola keuangan, dan pengelolaan yang keliru bisa berdampak langsung pada kondisi ekonomi keluarga.

Keluarga yang kesulitan mengelola keuangan lebih rentan saat masalah datang. Keluarga dengan perencanaan yang baik punya ruang lebih besar menghadapi kejutan yang tak terduga literasi keuangan perempuan, pada akhirnya, adalah literasi keuangan bagi seluruh keluarga.

Ketika Pembiayaan Menyentuh Ekonomi Rakyat

Inklusi keuangan sejati bukan hanya soal membuka rekening, tapi memberi masyarakat akses pada modal yang bisa mengubah hidup mereka. Pelaku usaha butuh modal, petani butuh pembiayaan, pedagang butuh dana untuk mengembangkan usaha. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Jambi hingga Mei 2026 mencapai Rp3,42 triliun untuk 35.744 debitur.

Bagi bank, tambahan satu lemari pendingin untuk pedagang kecil mungkin nilainya tidak seberapa. Bagi pedagang itu sendiri, artinya bisa jauh lebih besar: tambahan jenis barang yang bisa dijual, omzet yang naik, bahkan peluang mempekerjakan orang lain. P

etani yang memakai pembiayaan untuk membeli sarana produksi berada di posisi serupa. Keberhasilan inklusi pembiayaan semestinya tidak diukur hanya dari berapa rupiah yang disalurkan, tapi dari seberapa besar ia mengangkat taraf hidup orang yang menerimanya.

Baca Juga :  Lewat Program Sobat Sikapi, OJK Jambi Harap Warga SAD Miliki Usaha Mandiri

Jambi dan Potensi yang Belum Selesai Dikembangkan

Jambi punya modal ekonomi yang tidak sedikit: pertanian dan perkebunan yang jadi tulang punggung kehidupan masyarakat, perdagangan yang terus berkembang, UMKM yang tumbuh di berbagai wilayah, serta pariwisata dan ekonomi kreatif yang masih punya ruang besar untuk digarap.

Tapi potensi tidak berkembang hanya dengan slogan dibutuhkan pembiayaan, pasar, teknologi, dan ekosistem yang mempertemukan semuanya, sekaligus masyarakat yang cukup melek keuangan untuk memanfaatkannya.

OJK bersama pemerintah daerah dan industri jasa keuangan perlu membaca potensi ekonomi ini secara lebih spesifik. Daerah dengan kekuatan pertanian membutuhkan pendekatan pembiayaan yang berbeda dari daerah yang mengembangkan pariwisata, dan pelaku UMKM membutuhkan layanan yang berbeda dari perusahaan besar. Inklusi keuangan yang efektif berarti pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan, bukan pendekatan seragam untuk semua orang.

Bank Jambi dan Tantangan Menjadi Bank Daerah

Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Jambi punya posisi strategis dan ruang untuk memperkuat pembiayaan UMKM serta sektor produktif lainnya salah satu kanal utama inklusi keuangan di provinsi ini. Tapi menjadi bank daerah juga berarti menghadapi tuntutan yang makin berat: bank harus sehat, permodalan kuat, teknologi aman, tata kelola terjaga, dan pelayanan yang terus berkembang.

Pada 2026, penguatan permodalan menjadi salah satu agenda penting Bank Jambi, yang menghadapi kebutuhan pemenuhan modal inti minimum Rp3 triliun sesuai ketentuan OJK. Untuk itu, Bank Jambi menempuh skema Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama Bank Jabar Banten.

Kedekatan dengan masyarakat memang jadi keunggulan bank daerah, tapi kedekatan saja tidak cukup tanpa kemampuan menjawab tantangan teknologi, persaingan, manajemen risiko, dan tata kelola yang makin ketat semua ini menentukan apakah akses keuangan yang diberikan benar-benar aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Saat Layanan Digital Terganggu

Inklusi digital membuka akses yang lebih luas, tapi juga menuntut kepercayaan yang lebih besar. Masyarakat kini bergantung pada layanan digital. Selama semuanya berjalan normal, teknologi terasa biasa saja sampai layanan terganggu dan orang baru sadar betapa pentingnya sistem itu dalam kesehariannya.

Gangguan layanan ATM dan mobile banking Bank Jambi pada awal 2026 jadi salah satu pengingatnya. OJK Jambi mengawasi proses penyelesaian gangguan tersebut dan meminta dilakukan audit forensik serta investigasi menyeluruh.

Digitalisasi tidak boleh hanya bicara soal kemudahan akses. Ada keamanan, perlindungan data, kesinambungan layanan, dan kepercayaan nasabah yang harus ikut dijaga — semua itu prasyarat supaya inklusi keuangan digital benar-benar memberdayakan, bukan menambah risiko baru.

Keuangan Syariah Membuka Ruang Baru

Hingga November 2025, pembiayaan syariah di Jambi tercatat Rp6,95 triliun, tumbuh 11,24 persen secara tahunan. Angka itu menandakan kebutuhan terhadap layanan keuangan berbasis syariah masih punya ruang besar untuk berkembang, sekaligus jadi jalur inklusi tambahan bagi masyarakat yang selama ini memilih untuk tidak masuk ke sistem keuangan konvensional.

Pengembangannya tidak cukup berhenti di produk perbankan saja. Ada UMKM, industri halal, perdagangan, dan pembiayaan produktif yang bisa dihubungkan dengan ekosistem syariah, sehingga dengan literasi yang membaik, masyarakat punya pilihan keuangan yang lebih beragam untuk mencapai kesejahteraan finansial mereka.

Baca Juga :  OJK dan Bareskrim Polri Perkuat Kerjasama Penegakan Hukum di Sektor Jasa Keuangan

Dari Menabung Menuju Investasi

Masyarakat juga mulai bergeser dari sekadar menyimpan uang menuju mencari instrumen untuk mengembangkan dana. Data OJK menunjukkan transaksi pasar modal di Jambi tumbuh 13,31 persen secara tahunan hingga November 2025, tanda minat investasi terus berkembang, dan tanda literasi yang mulai membuahkan hasil.

Tapi semakin banyak orang masuk ke pasar investasi, semakin penting pula pengetahuan mereka soal risiko, legalitas, dan informasi yang harus diperiksa sebelum mengambil keputusan. Pendalaman pasar keuangan tidak cukup hanya mengejar jumlah investor — yang lebih penting adalah investor yang benar-benar paham apa yang mereka lakukan, sebab hanya dengan pemahaman itulah investasi bisa jadi jalan menuju kesejahteraan, bukan sumber kerugian baru.

 Membangun Ekosistem yang Berpihak pada Masyarakat

Semua agenda OJK Jambi pada akhirnya bertemu di satu tujuan: masyarakat yang berdaya dan sejahtera secara finansial. Untuk sampai ke sana, pekerjaan OJK tidak berhenti pada pengawasan ada edukasi yang harus terus dilakukan, akses yang harus terus diperluas, masyarakat yang harus dilindungi, industri yang harus didorong semakin sehat, dan kejahatan keuangan yang harus terus diperangi.

Dukungan itu juga datang dalam bentuk yang konkret. Pada Juli 2026, Pemerintah Provinsi Jambi menghibahkan lahan seluas 2.122 meter persegi kepada OJK untuk pembangunan Kantor OJK Provinsi Jambi, yang ditargetkan mulai dibangun pada 2027. Bagi sebagian orang, lahan itu mungkin hanya sebidang tanah. Tapi dalam konteks memperluas literasi dan inklusi keuangan di daerah, kantor yang lebih representatif berarti ruang kerja, koordinasi, dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Jambi.

Sektor keuangan kerap dilihat lewat angka: triliunan kredit yang disalurkan, persentase pertumbuhan, jumlah investor, jumlah rekening, jumlah kegiatan edukasi. Tapi angka-angka itu sebetulnya cerita tentang masyarakat yang perlahan menjadi lebih berdaya.

Sebanyak 22.385 peserta edukasi berarti ribuan orang yang mendapat pengetahuan baru untuk mengelola hidupnya. Sebanyak 9.648 rekening baru berarti ribuan orang yang mulai mengenal layanan keuangan formal.

Sebanyak 35.744 debitur KUR berarti puluhan ribu pelaku usaha yang memperoleh akses pembiayaan untuk berkembang. Sementara 2.945 kasus penipuan jadi pengingat bahwa di balik setiap langkah menuju inklusi, ada risiko yang harus terus diwaspadai dan dicegah.

Teknologi akan terus berubah. Modus penipuan akan terus berubah. Kebutuhan masyarakat dan model bisnis industri juga akan berubah. Literasi dan inklusi keuangan pun harus terus bergerak mengikutinya, bukan sebagai target sesaat, tapi sebagai proses yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, literasi dan inklusi keuangan bukan cuma soal bank, pasar modal, atau angka dalam laporan tahunan. Ia tentang anak yang belajar menabung, ibu yang mengatur uang belanja keluarga, pedagang yang mempertahankan tokonya, petani yang menunggu hasil panen, dan siapa pun yang ingin mengambil kendali atas masa depan finansialnya sendiri.

Ketika masyarakat cukup paham dan cukup punya akses, mereka punya keberanian untuk menabung, berinvestasi, dan mengambil peluang ekonomi. Dari sanalah kesejahteraan finansial sesungguhnya bermula bukan hanya dari angka yang tercatat dalam laporan, tapi dari kehidupan masyarakat Jambi yang perlahan bergerak menjadi lebih mandiri, lebih berdaya, dan lebih siap menghadapi masa depan.

Penulis Hendra Putra