JAMBI, BITNews.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menyetujui penambahan anggaran penegakan hukum (gakkum) untuk mendukung program Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) yang ditargetkan mulai diterapkan secara nasional pada 1 Januari 2027.
Persetujuan tersebut disampaikan Gubernur Jambi Al Haris setelah menerima usulan anggota DPRD Provinsi Jambi terkait kebutuhan anggaran penegakan hukum dan operasional Dinas Perhubungan untuk mendukung penerapan kebijakan bebas kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih tersebut.
“Itu penting, saya setuju (alokasi anggaran). Terima kasih,” kata Al Haris di Jambi, Senin (14/9/2026).
Sebelumnya, Anggota DPRD Provinsi Jambi Yudi Hariyanto mendorong agar anggaran penegakan hukum dan operasional Dinas Perhubungan dimasukkan dalam APBD Perubahan 2026.
Menurut Yudi, dukungan anggaran diperlukan untuk mempersiapkan penerapan kebijakan Zero ODOL pada 2027.
Yudi mengatakan anggaran untuk program tersebut telah disepakati untuk keberlanjutan pada 2026, tetapi belum tercantum dalam mata anggaran.
“Untuk keberlanjutannya dari tahun 2026 ini sudah disepakati juga, cuma tidak muncul anggarannya. Tadi saya sampaikan, harapan di APBD Perubahan 2026 ini harus masuk,” ujar Yudi.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan *Zero ODOL* dengan target penerapan secara nasional mulai 1 Januari 2027.
“Menurut aturan, pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan dan menargetkan Zero ODOL Indonesia mulai efektif 1 Januari 2027,” kata Yudi.
Yudi mengapresiasi keputusan Gubernur Jambi yang menyetujui alokasi anggaran sekitar Rp400 juta untuk mendukung program penertiban kendaraan bermuatan lebih.
Ia juga mengusulkan agar Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi wilayah percontohan penerapan kawasan bebas kendaraan ODOL di Provinsi Jambi.
“Biarlah nanti Tanjung Jabung Timur dapat menjadi pilot project atau percontohan penerapan kawasan bebas armada ODOL di Jambi,” pungkasnya. (*)