Gubernur Jambi dan Bupati Batang Hari Evaluasi Penanganan Karhutla di Tahura

BATANG HARI, BITNews.id – Pemerintah Provinsi Jambi bersama Pemerintah Kabupaten Batang Hari terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul tingginya sebaran titik api di wilayah tersebut, termasuk kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Batang Hari.

Upaya penanganan itu dibahas dalam kegiatan monitoring dan evaluasi penanganan karhutla Provinsi Jambi di wilayah Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tebo. Kegiatan berlangsung di Ruang Kaca Rumah Dinas Bupati Batang Hari, Selasa (8/9/2026), dengan dihadiri Gubernur Jambi Al Haris dan Bupati Batang Hari Mhd. Fadhil Arief.

Baca Juga :  Kualitas dan Kuantitas Air Sungai Batanghari Menurun, Perumda Tirta Mayang Butuh Alternatif Sumber Air Baku

Dalam pertemuan tersebut, Al Haris memberikan perhatian khusus terhadap kondisi kebakaran di kawasan Tahura Batang Hari. Menurutnya, penanganan di kawasan tersebut membutuhkan langkah yang lebih aktif dan melibatkan berbagai pihak.

Selain memperkuat penanganan di lapangan, efektivitas penggunaan peralatan serta strategi pemadaman juga perlu menjadi perhatian untuk mempercepat pengendalian kebakaran di kawasan Tahura.

Al Haris juga menyarankan penerapan rekayasa cuaca melalui hujan buatan sebagai salah satu langkah untuk membantu mengurangi dampak dan mencegah meluasnya kebakaran.

Baca Juga :  Christmas Gifts, Uang Muka Rp1,4 Juta Sudah Bisa Beli Honda Scoopy

Sementara itu, Bupati Batang Hari Mhd. Fadhil Arief mengatakan satuan tugas (satgas) kabupaten telah melakukan berbagai upaya untuk menangani karhutla di wilayahnya. Namun, menurutnya, penanganan kebakaran membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh unsur terkait.

“Satgas Kabupaten sudah berupaya melakukan penanganan. Namun, kita tentu berharap dukungan dari semua pihak agar Karhutla ini bisa kita hadapi bersama,” ujar Fadhil Arief.

Baca Juga :  Anwar Sadat Apresiasi Penyaluran Paket Sembako Ramadan dari BNI Cabang Kuala Tungkal

Ia menegaskan, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Kolaborasi antara pemerintah, aparat, masyarakat, serta unsur terkait diperlukan agar kebakaran dapat segera dikendalikan dan tidak meluas.

Monitoring dan evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat koordinasi dalam menghadapi karhutla, khususnya di wilayah yang memiliki sebaran titik api tinggi dan kawasan hutan yang terdampak kebakaran. (Adv)