Bupati Fadhil Arief dan BPKP Bahas Penguatan Pengawasan Keuangan Daerah Batang Hari

BATANG HARI, BITNews.id – Pemerintah Kabupaten Batang Hari memperkuat koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan serta efektivitas pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Komitmen tersebut dibahas dalam kunjungan kerja dan audiensi tim BPKP bersama Bupati Batang Hari Mhd. Fadhil Arief dan jajaran Pemkab Batang Hari di Ruang Kerja Bupati Batang Hari, Selasa (8/9/2026).

Baca Juga :  Wagub Sani: Festival Keagamaan, Upaya Distribusi Pesan Perdamaian

Pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dalam audiensi itu, Fadhil Arief menegaskan komitmen Pemkab Batang Hari untuk terus bersinergi dengan BPKP dalam memastikan pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan.

“Kita berkomitmen penuh untuk bersinergi dengan BPKP guna memastikan seluruh program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah berjalan secara transparan dan akuntabel,” ujar Fadhil.

Baca Juga :  Sekda Sudirman Bersama Pj. Wali Kota Tinjau Kesiapan TPS di Kota Jambi

Menurut Fadhil, pendampingan dan pengawasan diperlukan untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia menekankan, penguatan sistem pengawasan harus berjalan beriringan dengan perbaikan tata kelola pemerintahan. Setiap program dan penggunaan anggaran diharapkan memiliki sasaran yang jelas serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

“Semuanya harus dipastikan tepat sasaran demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Batang Hari,” katanya.

Baca Juga :  Jejak Perjuangan yang Terjaga: Mengapa Tubagus Soleh Ahmadi menjadi Harapan WALHI?

Melalui audiensi tersebut, Pemkab Batang Hari berharap koordinasi dengan BPKP dapat semakin memperkuat sistem pengawasan keuangan daerah. Upaya tersebut juga diarahkan untuk meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran serta mendukung pelaksanaan pembangunan sesuai sasaran yang telah ditetapkan. (Adv)