JAMBI, BITNews.id – Mengatur uang sering kali dimulai dari hal-hal sederhana. Membagi pendapatan untuk kebutuhan rumah tangga, menyisihkan sebagian untuk ditabung, atau mencari tambahan modal ketika ingin mengembangkan usaha.
Namun, keputusan soal uang kini tidak sesederhana itu. Perkembangan layanan keuangan membuat masyarakat memiliki semakin banyak pilihan. Ada tabungan, kredit, pembiayaan, investasi, hingga berbagai layanan digital yang dapat diakses hanya melalui telepon seluler.
Di balik kemudahan tersebut, ada pula risiko yang perlu diwaspadai. Penipuan belanja daring, tawaran pekerjaan palsu, panggilan mengatasnamakan lembaga tertentu, hingga berbagai aktivitas keuangan ilegal terus menyasar masyarakat.
Karena itu, kemampuan memahami dan mengelola keuangan menjadi semakin penting. Masyarakat bukan hanya membutuhkan akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga pengetahuan agar dapat menentukan pilihan yang tepat dan tidak mudah terjebak pada risiko.
Di Provinsi Jambi, upaya membangun pemahaman tersebut terus dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi. Edukasi tidak hanya diarahkan agar masyarakat mengenal produk jasa keuangan, tetapi juga memahami manfaat, risiko, hak, serta kewajiban sebelum mengambil keputusan.
Sepanjang Januari hingga Juli 2026, OJK Jambi mencatat telah melaksanakan 157 kegiatan edukasi keuangan dengan jumlah peserta mencapai 22.385 orang.
Dari kegiatan tersebut, tercatat 9.648 rekening baru dengan total nominal mencapai Rp595,0985 juta. Angka itu menjadi salah satu gambaran bahwa edukasi dapat mendorong masyarakat untuk mulai mengenal dan memanfaatkan layanan keuangan secara lebih terarah.
Kebiasaan mengelola keuangan tidak selalu harus dimulai ketika seseorang sudah memiliki penghasilan sendiri. Justru, pemahaman tersebut dapat dibentuk sejak masih berada di bangku sekolah.
Momentum Hari Indonesia Menabung 2026 menjadi salah satu ruang untuk mendorong kebiasaan tersebut. Sekitar 900 pelajar dan mahasiswa mengikuti kegiatan yang mengangkat tema “Tingkatkan Literasi, Perluas Inklusi, Wujudkan Generasi Emas Jambi”.
Menabung memang terlihat sederhana. Tetapi dari kebiasaan itu, seseorang mulai belajar mengatur uang, menentukan prioritas, dan memikirkan kebutuhan yang tidak hanya bersifat sesaat.
Hal yang sama berlaku dalam keluarga. Perempuan memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, mulai dari mengatur kebutuhan sehari-hari hingga menentukan penggunaan pendapatan untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya.
Karena itu, penguatan literasi keuangan perempuan turut menjadi perhatian OJK Jambi, termasuk melalui kegiatan yang dilaksanakan dalam momentum Hari Kartini 2026.
Pada titik ini, literasi keuangan bukan lagi sekadar persoalan memahami istilah-istilah perbankan. Pengetahuan tersebut berhubungan langsung dengan keputusan yang dibuat seseorang dalam kehidupan sehari-hari.
Perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan juga membawa tantangan baru.
Transaksi yang dulu dilakukan secara langsung kini dapat berlangsung dalam hitungan detik. Berbelanja, mentransfer uang, mencari pekerjaan, bahkan mengakses berbagai layanan keuangan dapat dilakukan dari layar ponsel.
Kemudahan itu tentu memberi banyak manfaat. Namun, ruang digital juga dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menjalankan berbagai modus penipuan.
Data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Daerah Satgas PASTI mencatat 2.945 kasus penipuan di Jambi pada periode November 2024 hingga 31 Oktober 2025.
Total kerugian yang dilaporkan mencapai Rp44,86 miliar. Modusnya beragam. Mulai dari penipuan belanja daring, panggilan palsu, hingga tawaran pekerjaan yang ternyata tidak benar.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan literasi keuangan tidak dapat dipisahkan dari perlindungan masyarakat. Semakin banyak aktivitas keuangan berlangsung secara digital, semakin penting pula kemampuan masyarakat mengenali tanda-tanda penipuan.
Kepala OJK Provinsi Jambi Yan Iswara Rosya mengatakan aktivitas keuangan ilegal dapat menimbulkan dampak yang multidimensi. Karena itu, penguatan deteksi dini dan koordinasi antarlembaga perlu dilakukan bersamaan dengan peningkatan edukasi kepada masyarakat.
Upaya tersebut penting karena perlindungan tidak semestinya baru dilakukan setelah masyarakat mengalami kerugian. Pemahaman harus dibangun lebih awal agar masyarakat mampu mengenali risiko sebelum mengambil keputusan.
Dalam forum Forum Koordinasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) bersama awak media, Yan Iswara Rosya juga menegaskan pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Industri jasa keuangan tidak bisa berjalan sendiri dalam menyampaikan edukasi dan literasi kepada masyarakat tanpa dukungan media,” ujarnya.
Pesan tersebut menunjukkan bahwa literasi keuangan membutuhkan kerja bersama. Lembaga keuangan dan regulator memiliki peran dalam menyediakan informasi, sementara media membantu menerjemahkannya menjadi informasi yang lebih mudah dipahami masyarakat.
Memahami keuangan bukan hanya soal bagaimana menghindari kerugian. Pada sisi lain, pengetahuan tersebut juga dibutuhkan ketika masyarakat ingin memanfaatkan peluang ekonomi.
Jambi memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan, mulai dari pertanian dan perkebunan, perdagangan, UMKM, hingga pariwisata dan ekonomi kreatif.
Potensi itu membutuhkan dukungan pembiayaan. Bagi pelaku usaha, modal dapat menjadi penentu untuk membeli bahan baku, menambah peralatan, memperluas usaha, atau menjaga kegiatan produksi tetap berjalan.
Namun, memperoleh pembiayaan juga membutuhkan perhitungan. Pelaku usaha perlu memahami besaran kewajiban, kemampuan membayar, biaya pembiayaan, serta risiko yang mungkin muncul.
Salah satu sumber pembiayaan yang banyak dimanfaatkan pelaku usaha adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga Mei 2026, penyaluran KUR di Jambi mencapai Rp3,42 triliun kepada 35.744 debitur.
Besarnya penyaluran tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap akses permodalan masih tinggi. Pada saat yang sama, akses tersebut perlu dibarengi pemahaman agar pembiayaan benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif dan dikelola sesuai kemampuan.
Perbankan daerah pun memiliki peran dalam membuka akses tersebut. Bank Jambi, misalnya, terus didorong untuk memperkuat pembiayaan bagi UMKM dan sektor produktif yang menjadi bagian penting dari perekonomian daerah.
Tetapi industri perbankan sendiri tidak luput dari perubahan. Digitalisasi membuat layanan semakin cepat dan praktis, sekaligus menghadirkan tuntutan baru terhadap keamanan sistem dan perlindungan nasabah.
Gangguan layanan ATM dan mobile banking Bank Jambi pada awal 2026 menjadi salah satu perhatian OJK Jambi. OJK melakukan pemantauan dan meminta dilaksanakan audit forensik serta investigasi untuk mengetahui persoalan secara menyeluruh.
Peristiwa itu sekaligus memperlihatkan bahwa transformasi digital tidak cukup hanya berbicara mengenai kecepatan layanan. Keamanan dan keandalan sistem menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
Pilihan masyarakat terhadap produk jasa keuangan juga semakin beragam. Selain perbankan dan pembiayaan konvensional, sektor keuangan syariah dan pasar modal menunjukkan perkembangan di Jambi.
Hingga November 2025, pembiayaan syariah tercatat mencapai Rp6,95 triliun atau tumbuh 11,24 persen secara tahunan. Pada periode yang sama, transaksi pasar modal di Jambi juga tumbuh 13,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pertumbuhan tersebut membuka semakin banyak pilihan bagi masyarakat dalam mengelola keuangan. Tetapi banyaknya pilihan juga membuat kebutuhan terhadap informasi yang benar semakin besar.
Tidak semua produk cocok untuk setiap orang. Keputusan finansial semestinya mempertimbangkan kebutuhan, tujuan, kemampuan, serta risiko yang sanggup ditanggung.
Di sinilah literasi dan inklusi keuangan saling melengkapi. Inklusi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses layanan keuangan. Sementara literasi membantu masyarakat memahami bagaimana akses tersebut digunakan secara tepat.
Penguatan fungsi edukasi, pengawasan, dan perlindungan konsumen juga membutuhkan dukungan kelembagaan.
Pada Juli 2026, Pemerintah Provinsi Jambi memberikan lahan seluas 2.122 meter persegi kepada OJK untuk pembangunan kantor baru di tingkat provinsi.
Pembangunan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada 2027. Kehadiran fasilitas baru diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas OJK sekaligus mendukung perluasan edukasi dan perlindungan konsumen di Jambi.
Pada akhirnya, angka-angka yang muncul dalam laporan literasi, inklusi, pembiayaan, maupun pertumbuhan industri jasa keuangan bukan sekadar statistik.
Di balik 22.385 peserta edukasi ada masyarakat yang sedang belajar mengambil keputusan keuangan. Di balik 35.744 debitur KUR ada pelaku usaha yang membutuhkan modal untuk mempertahankan atau mengembangkan usahanya.
Begitu pula dengan ribuan kasus penipuan. Di balik setiap angka terdapat masyarakat yang mengalami kerugian dan membutuhkan perlindungan.
Karena itu, literasi keuangan pada dasarnya berbicara tentang kehidupan sehari-hari.
Tentang bagaimana seseorang menggunakan pendapatannya. Tentang keberanian memulai usaha dengan perhitungan yang matang. Tentang kemampuan membedakan peluang dan jebakan. Juga tentang keputusan untuk tidak mudah percaya pada tawaran yang datang melalui layar ponsel.
Bagi Jambi, memperkuat literasi dan inklusi keuangan bukan hanya soal membuat masyarakat semakin dekat dengan layanan jasa keuangan. Yang lebih penting adalah memastikan masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan layanan tersebut dengan bijak.
Sebab, ketika akses dibarengi pemahaman, uang tidak hanya menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga dapat menjadi bekal untuk membangun usaha, menjaga keluarga, dan merencanakan masa depan. (Hn)