KEPRI,BITNews.id – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad melakukan pertemuan dengan jajaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau di Kantor BPKP Kepri, Jumat (19/6/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan efektivitas pengawasan, serta percepatan pelaksanaan program pembangunan strategis di daerah.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Ansar didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Luki Zaiman Prawira, Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Adi Prihantara, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kepri Rodi Yantari.
Rombongan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disambut langsung oleh Kepala BPKP Provinsi Kepulauan Riau Mudzakir bersama jajaran pejabat dan auditor BPKP Kepri.
Gubernur Ansar menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan BPKP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, fungsi pendampingan dan pengawasan yang dijalankan BPKP memiliki peran penting dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan BPKP menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan pembangunan. Kami berharap sinergi ini terus diperkuat demi mendukung percepatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kepri,” kata Ansar.
Sementara itu, Kepala BPKP Kepri Mudzakir menyampaikan komitmen lembaganya untuk terus mendukung pemerintah daerah melalui fungsi pengawasan, pendampingan, dan konsultasi guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Mudzakir, BPKP siap memperkuat peran pengawasan internal pemerintah agar berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai prinsip akuntabilitas.
Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan BPKP Kepri berkomitmen memperkuat koordinasi serta kerja sama dalam mengawal program-program prioritas pembangunan daerah. Langkah itu diharapkan mampu memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.