BENGKULU, BITNews.id – Pemerintah Kota Bengkulu memperkuat komitmennya terhadap pembangunan rendah karbon dengan mengikuti Forum Kota Menuju Transisi Energi Berkelanjutan di Hotel Santika, Kota Medan, Kamis (2/7/2026).
Forum tersebut merupakan bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026.
Kegiatan itu diikuti para Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari berbagai pemerintah kota di Indonesia.
Mewakili Pemerintah Kota Bengkulu, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) Bappeda Kota Bengkulu, Laura Titut Tejawahyuni mengikuti pembahasan mengenai strategi percepatan transisi energi berkelanjutan di tingkat pemerintah kota.
Salah satu fokus pembahasan forum ialah penerapan Indeks Kota Menuju Energi Berkelanjutan (Indeks Energi Kota) sebagai instrumen untuk mengukur kesiapan dan kinerja pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan rendah emisi, khususnya melalui upaya dekarbonisasi sektor bangunan.
Indeks tersebut mencakup sejumlah aspek, antara lain efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, kebijakan daerah, pembiayaan, serta kapasitas kelembagaan. Hasil pengukuran dapat digunakan pemerintah kota untuk menetapkan prioritas program sekaligus mengevaluasi efektivitas kebijakan secara berkala.
Forum juga membahas pemanfaatan Indeks Energi Kota sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan daerah yang lebih terarah.
Kebijakan tersebut dapat mencakup penyempurnaan regulasi bangunan, pemberian insentif untuk penggunaan energi bersih, hingga pelaksanaan proyek percontohan berbasis teknologi ramah lingkungan.
Selain menjadi instrumen perencanaan, indeks tersebut dinilai dapat memberikan gambaran mengenai kesiapan suatu daerah dalam mendukung pengembangan proyek energi berkelanjutan. Informasi itu pada akhirnya dapat mendukung upaya meningkatkan kepercayaan investor terhadap peluang investasi di sektor energi bersih.
Peluang pembiayaan hijau yang dapat dimanfaatkan antara lain melalui green bonds, Energy Service Company(ESCO), dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta blended finance. Skema tersebut dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan efisiensi energi pada gedung pemerintah maupun swasta.
Dalam forum tersebut, pemerintah kota juga didorong mempercepat pemanfaatan teknologi pendukung transisi energi. Beberapa di antaranya berupa sistem pengukuran energi pintar (smart metering), Building Management System (BMS), panel surya atap, teknologi penyimpanan energi, serta platform digital untuk audit dan pemantauan konsumsi energi.
Dari sisi tata kelola, indikator Indeks Energi Kota didorong untuk diintegrasikan ke dalam berbagai dokumen dan instrumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJMD, regulasi tata ruang, dan standar bangunan.
Integrasi tersebut ditujukan agar target dekarbonisasi tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah yang memiliki indikator terukur dan dapat dievaluasi secara berkelanjutan.
Keikutsertaan Pemerintah Kota Bengkulu dalam forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas perencanaan pembangunan yang mendukung transisi energi.
Pemkot Bengkulu juga dapat memperoleh referensi mengenai praktik yang diterapkan pemerintah kota lain dalam mendorong pembangunan rendah karbon, efisiensi energi, dan pemanfaatan energi berkelanjutan. (Adv)