Musrenbang RKPD 2025 Tanjabtim, Bupati Romi Sampaikan 5 Poin Strategis Pembangunan

TANJABTIM,BITNews.id – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD ) Tahun 2025 pada Kamis (29/2/2024).

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula kantor bersama Tanjabtim ini, mengusung tema “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” dibuka langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Hariyanto.

Baca Juga :  Danrem 042/Gapu Pimpin Apel Olahraga Bersama

Dalam sambutannya, Romi mengatakan, ada 5 poin strategis pembangunan tahun 2025 yang di arahkan, mulai dari peningkatan konektivitas dan infrastruktur dasar dan peningkatan ruas jalan yang berorientasi meningkatkan daya saing daerah dalam memasarkan hasil sumber daya ada alam yang ada selain terhubung antara desa dan ibu kota kecamatan.

“Poin kedua, adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat baik itu dari peningkatan ketahan pangan, penanganan masalah kemiskinan, dan peningkatan aksesibilitas,” tutur romi.

Baca Juga :  Menuju Universal Coverage, 3.000 Pekerja Rentan di Kota Jambi Terima Jaminan Sosial

Dilanjutkan dengan poin ketiga, yakni peningkatan daya saing daerah. Romi bahkan menegaskan bahwa intervensi dalam percepatan penurunan stunting harus menjadi prioritas, sembari didukung dengamt peningkatan sanitasi masyarakat dan air bersih, sarana prasarana pendidikan, kesehatan, serta kapasitas SDM di berbagai sektor.

“Disamping itu fokus terhadap peningkatan ekonomi Daerah juga harus dilakukan melalui investasi yang masuk, promosi potensi daerah dan prestaai Daerah di tingkat Provinsi dan Nasional diberbagai bidang,” ucap Bupati dua periode ini.

Baca Juga :  Wakapolda Jambi lkuti Vaksinasi Serentak Melalui Zoom Meeting di Puskesmas Koni

Pada poin kelima romi menegaskan kepada semua pihak untuk bisa bersama-sama dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, melalui reformasi birokrasi diseluruh perangkat daerah dan koordinasi aktif antar Pemerintah DaerahKejaksaa bersama Kepolisian, TNI dan Kejaksaan. (Hn/Adv)