TANJABTIM, BITNews.id – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat musim kemarau serta banjir ketika musim hujan menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat Desa Rantau Rasau, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk memperkuat langkah antisipasi, pemerintah desa menginisiasi pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).
Pembentukan forum tersebut diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengenali potensi ancaman bencana, menyusun langkah pencegahan, hingga membangun sistem deteksi dini di tingkat desa.
Aktivis lingkungan hidup, Arie Suryanto, yang hadir memberikan materi dan motivasi dalam kegiatan tersebut, mengingatkan agar FPRB tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan semata. Menurutnya, forum harus memiliki program kerja dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengurangi risiko bencana.
“Forum ini harus benar-benar hidup dan jangan tunggu bencana baru bergerak,” tegas Arie dalam kegiatan di Aula Kantor Desa Rantau Rasau, Jumat (13/11/2026).
Ia menilai, kesiapsiagaan masyarakat perlu dibangun sebelum bencana terjadi. FPRB harus mampu menjadi sistem peringatan dini berbasis warga yang dapat mengenali tanda-tanda ancaman dan mendorong tindakan pencegahan secara cepat.
Arie menjelaskan, karakteristik wilayah Rantau Rasau memiliki kerentanan terhadap karhutla dan banjir. Pada musim kemarau, kondisi lahan gambut berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Sementara saat musim hujan, sejumlah kawasan menghadapi ancaman genangan hingga banjir.
Kerawanan tersebut semakin membutuhkan perhatian karena wilayah desa berdekatan dengan kawasan Taman Nasional Berbak. Oleh sebab itu, upaya pengurangan risiko bencana harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan ekosistem gambut.
“Karhutla di gambut itu bukan hanya soal asap. Itu soal ekonomi warga, kesehatan anak-anak, dan masa depan lahan kita. Kalau gambut rusak, kita yang rugi. Karena itu, pencegahan harus dimulai dari edukasi, patroli rutin, dan tidak membuka lahan dengan cara membakar,” tuturnya.
Arie juga menekankan pentingnya memperluas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan mitigasi. Pemuda, petani, dan kelompok perempuan perlu dilibatkan agar upaya pencegahan tidak hanya bergantung pada pemerintah desa.
Selain itu, FPRB didorong membangun koordinasi dengan Masyarakat Peduli Api (MPA), BPBD, serta perusahaan yang berada di sekitar wilayah desa. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat edukasi, pengawasan, dan kesiapan menghadapi keadaan darurat.
Sementara itu, Kepala Desa Rantau Rasau menyatakan dukungannya terhadap pembentukan forum tersebut. Ia berharap FPRB dapat menjadi wadah koordinasi masyarakat dalam melakukan pemetaan wilayah rawan bencana, sosialisasi, deteksi dini, hingga penanganan darurat.
“Dengan adanya forum ini dan pendampingan dari aktivis lingkungan seperti Arie, kami berharap warga Rantau Rasau semakin sadar dan lebih siap menghadapi bencana,” ujarnya.
Apresiasi juga disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Amiruddin, S.E. Ia menilai pembentukan FPRB merupakan langkah positif dalam memperkuat upaya pengurangan risiko bencana yang dimulai dari tingkat desa.
Menurutnya, masyarakat merupakan unsur penting dalam penanggulangan bencana karena berada paling dekat dengan wilayah yang memiliki potensi ancaman.
Hal itu juga sejalan dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
“Kami berharap FPRB Rantau Rasau ini aktif, tidak hanya terbentuk di atas kertas. BPBD siap memberikan pendampingan, pelatihan, dan dukungan peralatan,” kata Amiruddin.
Pembentukan FPRB Desa Rantau Rasau dilaksanakan melalui musyawarah desa yang dihadiri Kepala Desa Rantau Rasau, Danramil 419-06/Rantau Rasau, Camat Berbak, perwakilan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, aktivis lingkungan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, PKK, Karang Taruna, serta perwakilan masyarakat.
Melalui kegiatantersebut, masyarakat diharapkan memiliki peran lebih besar dalam membangun budaya sadar bencana. Dengan demikian, langkah pencegahan dan kesiapsiagaan dapat dilakukan secara terencana, bukan hanya ketika bencana sudah terjadi. (Shbt)