KAUR, BITNews.id – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaur kini bergerak lebih cepat dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah di bawah pimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas, Hendris, S.E., M.H., didukung penuh oleh Sekretaris BPKAD, Jasman Suardi, S.E.
Penunjukan Hendris sebagai Plt Kepala BPKAD Kaur dilakukan Bupati Kaur Gusril Pausi, S.Sos., M.A.P., pada 25 Juni 2026 untuk mengisi kekosongan jabatan pasca rotasi pejabat, dengan tugas menjaga roda organisasi tetap berjalan lancar hingga pelantikan pejabat definitif. Jumat 07/09/2026.
“Kami memegang teguh arahan Bupati Kaur agar setiap pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujar Hendris didampingi Jasman Suardi dalam memimpin rapat koordinasi internal BPKAD.
Dalam setiap kegiatan, Sekretaris Jasman Suardi memastikan administrasi, penatausahaan, dan pelaporan berjalan sesuai prosedur.
Ia menekankan bahwa mulai dari perencanaan anggaran, penyaluran, hingga pelaporan harus sinkron dan bebas dari kelemahan yang dapat merugikan keuangan daerah.
BPKAD Kaur kini menyasar peningkatan realisasi pendapatan serta pemutakhiran data aset daerah secara menyeluruh. Seluruh OPD diminta melengkapi dokumen kepemilikan dan melakukan inventarisasi agar tidak ada lagi aset yang tidak tercatat atau tidak diketahui keberadaannya.
Selain itu, BPKAD juga memperkuat pembinaan keuangan desa bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hendris dan Jasman secara langsung menegaskan kepada perangkat desa bahwa setiap rupiah anggaran harus jelas peruntukannya, ada bukti penggunaannya, dan dilaporkan tepat waktu.
“Pengelolaan keuangan bukan sekadar mencatat angka, tetapi menjaga amanah rakyat. Jangan ada anggaran yang tersendat atau terlambat disalurkan karena administrasi yang berantakan,” tegas Hendris saat sosialisasi tertib keuangan di beberapa kecamatan.
Pemerintah Kabupaten Kaur terus berharap langkah yang diambil BPKAD di bawah kepemimpinan Hendris dan Jasman ini dapat memperkuat fondasi tata kelola keuangan daerah, sehingga anggaran yang dikelola benar-benar membawa dampak nyata bagi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaur. (Esda)