JAMBI,BITNews.id – Polresta Jambi bersama Perum Bulog Cabang Jambi menggelar Launching Gerakan Pangan Murah (GPM) di Lapangan Utama Grha Siginjai, Kantor Wali Kota Jambi, Kamis (14/8/2025).
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kota Jambi A. Ridwan yang mewakili Wali Kota, Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar, serta Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly.
GPM dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia oleh jajaran Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama dengan Perum Bulog, mencakup 36 Polda dan 1.552 titik lokasi dari tingkat Polres hingga Polsek.
Secara nasional, kegiatan dipusatkan di Kantor Wilayah Bulog DKI Jakarta dengan kehadiran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dan Dirut Perum Bulog Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani.
Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Siregar mengatakan, di Kota Jambi disiapkan 5 ton beras SPHP yang dijual di bawah harga eceran tertinggi (HET).
“Mekanismenya, satu KTP maksimal membeli 5 kilogram beras, dan satu KK maksimal 10 kilogram. Tujuannya agar bantuan ini tepat sasaran dan bisa dirasakan oleh banyak warga,” ujar Boy.
Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly mendukung penuh kegiatan ini karena dinilai efektif membantu masyarakat sekaligus menekan inflasi daerah.
“Kami berharap program ini dapat berlanjut secara rutin, karena terbukti meringankan beban masyarakat, khususnya warga kurang mampu,” katanya.
Sekda Kota Jambi A. Ridwan menambahkan, selain beras, GPM juga menyediakan kebutuhan pokok lain seperti LPG 3 kilogram dengan harga terjangkau.
“Program ini berkontribusi besar dalam mengendalikan inflasi pangan. Dengan adanya sinergi ini, masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak terpengaruh isu kelangkaan atau kenaikan harga,” jelas Ridwan.
Acara ini juga diisi dengan penyerahan simbolis beras kepada warga dan peninjauan langsung ke stan penjualan beras serta LPG. Polresta Jambi berharap GPM mampu menjaga daya beli masyarakat, menstabilkan harga, dan memperkuat ketahanan pangan di daerah. (Red)