Ketua Komisi II DPRD Desak Pemprov Anggarkan Belanja dalam Porsi Anggaran

BENGKULU,BITNews.id – Dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023, yang mana jatuh pada tanggal 1 Juni , Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu didorong untuk menganggarkan anggaran dana dengan mengacu pada Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia.

Hal Ini disampaikan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi, SP,MM Rabu (31/5/2023). Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai momentum sebagai hari lahirnya Pancasila. Ketua Komisi ll DPRD Provinsi Bengkulu Jonaidi SP meminta agar Pemerintah Daerah anggarkan dalam porsi belanja anggaran.

Baca Juga :  Pendapatan Daerah Jambi Turun, DPRD Minta Perencanaan Anggaran Lebih Tepat Sasaran

” Jonaidi juga mengatakan pada momen hari lahir Pancasila bukan hanya sebatas jargon, kajian-kajian ideologi dan komitmen anak bangsa semata,” jelas Jonaidi.

Di sila ke-1, Ketuhanan yang Maha Esa, dalam konteks ini ada prioritas besar pemerintah daerah dalam menjaga dan memperhatikan keberagaman umat beragama.

Di sila ke -2 Kemanusiaan yang adil dan beradab, poin ini pemerintah harus peduli dan memberikan perhatian terhadap kasus-kasus kemanusiaan yang hingga saat ini belum tertuntaskan.

Baca Juga :  Pimpin Apel Gabungan Perdana, Bupati BBS Tegaskan Komitmen Pelayanan Publik

“Tentu ini menjadi PR kita bersama,” cetusnya.

Apalagi di situasi menjelang masa politik, kata tutur Junaidi, Pileg yang mana sudah masuk tahun politik maka jangan sampai jangan sampai terjadi perpecahan antar sesama. anak bangsa Apapun dinamika kebangsaannya yang berkembang saat ini maka kita harus tetap berlandaskan pancasila menjaga persatuan dan kesatuan dari sabang sampai Merauke.

Baca Juga :  Kunjungan ke Jambi, Direktur Tekforma Dorong Sosialisasi KUHP dan Pemberdayaan Warga Binaan

“Musyawarah itu mulai hilang dan kebijakan yang otoriter sudah mulai mewarnai dalam pengambilan keputusan. Sehingga kita berharap musyawarah mufakat yang diinginkan oleh rakyat itu harus dihidupkan kembali,” tegasnya.

Di sila ke-5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Hal inilah yang yang ditunggu oleh masyarakat. Hakikat sebuah kesejahteraan agar ada keadilan pembangunan, keadilan pemerataan tanpa adanya pandang bulu,” demikian tutup Jonaidi SP. (ADV)