JAMBI, BITNews.id – Dalam kunjungannya ke Jambi dalam rangka pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, Anggota Ombudsman RI Nuzran Joher menekankan pentingnya penguatan tata Kelola di sektor migas. Terlebih dalam penyaluran BBM dengan penugasan Public Service Obligation (PSO), yang pengelolaannya rentan maladministrasi.
Disampaikan Nuzran bahwa pemerintah harus terus melakukan pengawasan agar BBM subsidi tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak. Agar pengawasannya lebih optimal perlu dilakukan kolaborasi lintas sektor yang lebih luas dalam pengawasan dan penyaluran.
“Ombudsman RI berencana memperkuat kerja sama dengan BPH Migas dengan melibatkan jaringan perwakilan Ombudsman di berbagai daerah di seluruh provinsi di Indonesia,” sebut Nuzran pada Senin 13 Juli 2026.
Nuzran juga menyampaikan bahwa Ombudsman akan menjalin kerja sama yang lebih intens dengan stakeholder terkait dalam penyaluran BBM bersubsidi. Selain itu ia juga meminta seluruh perwakilan di 34 provinsi agar bisa menjalin kerja sama teknis guna memastikan tata Kelola hingga distribusi BBM bisa tepat sasaran kepada masyarakat.
“Kolaborasi yang dijalin dengan memanfaatkan 34 Perwakilan Ombudsman di daerah bersama dengan BPH Migas dapat mengoptimalkan pengawasan tata kelola migas tepat kepada masyarakat,” tegas Nuzran. (*)