BITNews.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan mengintegrasikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang akan diimplementasikan pada tahun 2023.
Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan, otoritas pajak telah membangun NPWP selama lebih dari 40 tahun. Namun, menurutnya demi kemudahan hal NPWP perlu digantikan dengan NIK saja agar menjadi satu identitas.
“Ini adalah kemudahan orang pribadi di Indonesia kalau daftar NPWP karena sudah mulai punya gaji, yang akan dikasih nanti NIK-nya saja, tidak dibuatkan NPWP seperti sekarang,” ujar Yoga dikutip pada kumparan.com Minggu (29/5).
Kendati demikian, Yoga masih belum bisa memastikan waktu tepatnya pemberlakuan NIK menjadi NPWP ini. Sebab, menurutnya masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK yang mengatur hal tersebut.
“Lama-lama untuk yang sudah punya, secara bertahap akan diganti dengan NIK. Dikasih tahu sama DJP, sekarang Anda pakainya NIK aja. Nanti ada pemberitahuannya,” jelasnya.
Peralihan dari masyarakat yang sudah memiliki NPWP kepada NIK menurut Yoga akan dilakukan melalui pemberitahuan dari pihak Ditjen Pajak dan juga akan diatur dalam PMK.
Selain itu, Yoga memastikan penggunaan NIK sebagai ganti NPWP ini tidak membuat semua orang menjadi wajib pajak.
Menurutnya ini disebabkan masyarakat akan menjadi wajib pajak dan kewajiban membayar pajak ketika telah memiliki penghasilan di atas Rp 4,5 juta per bulan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.
“Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa tidak semua yang punya NIK nanti harus membayar pajak. Konteksnya, ini adalah kemudahan orang pribadi di Indonesia kalau daftar NPWP karena sudah mulai punya gaji, yang akan dikasih nanti NIK-nya saja, tidak dibuatkan NPWP seperti sekarang,” pungkas Yoga. (Sumber: kumparan)
Discussion about this post