JAKARTA, BITNews.id – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga sepanjang triwulan II 2026, meski tekanan ekonomi global kembali meningkat akibat konflik geopolitik, gejolak pasar keuangan, dan kenaikan harga energi.
Dalam hasil Rapat Berkala KSSK III Tahun 2026, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan koordinasi antarlembaga terus diperkuat agar kondisi ekonomi nasional tetap stabil dan mampu menjaga momentum pertumbuhan.
KSSK menilai situasi global sepanjang triwulan II masih dibayangi berbagai risiko. Eskalasi konflik di Timur Tengah, kenaikan harga minyak dunia, hingga tingginya volatilitas pasar keuangan internasional memberi tekanan terhadap banyak negara, termasuk negara berkembang.
Meski demikian, perekonomian Indonesia dinilai masih menunjukkan daya tahan yang baik. Aktivitas ekonomi tetap bergerak positif, ditopang konsumsi rumah tangga yang terjaga, investasi yang terus tumbuh, serta dukungan belanja pemerintah melalui berbagai program prioritas.
KSSK memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada pada kisaran 5,6 hingga 6,0 persen secara tahunan. Optimisme tersebut didukung sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan yang terus dijaga di tengah ketidakpastian global.
Dari sisi eksternal, fundamental ekonomi Indonesia juga dinilai tetap kuat. Neraca perdagangan masih mencatat surplus sebesar USD3,58 miliar selama Januari–Juni 2026, sementara cadangan devisa mencapai USD145,6 miliar pada akhir Juni. Posisi tersebut dinilai cukup untuk menopang kebutuhan impor sekaligus menjaga kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.
Tekanan inflasi pun masih berada dalam batas yang terkendali. Pada Juli 2026, inflasi tahunan tercatat **2,88 persen**, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. KSSK meyakini inflasi akan tetap berada dalam sasaran pemerintah berkat koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia, termasuk upaya menjaga stabilitas harga pangan dan energi.
Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga disebut terus menopang aktivitas ekonomi. Hingga akhir triwulan II 2026, pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun, sedangkan belanja negara terealisasi sebesar Rp1.656 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas, mulai dari perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di bidang moneter, Bank Indonesia menegaskan akan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi melalui bauran kebijakan yang adaptif. Langkah yang ditempuh mencakup penguatan kebijakan suku bunga, intervensi di pasar valuta asing, pendalaman pasar keuangan, serta menjaga kecukupan likuiditas di sektor perbankan.
Sementara itu, sektor jasa keuangan tetap menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Juni 2026, kredit perbankan tumbuh 12,67 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi perbankan juga tetap sehat, tercermin dari rasio kredit bermasalah (NPL) gross yang berada di level 2,09 persen dan rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 23,70 persen.
OJK juga mencatat industri asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, hingga perdagangan aset kripto masih berada dalam kondisi yang relatif stabil. Di sisi lain, LPS memastikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi. Hingga Juni 2026, lebih dari 99 persen rekening nasabah masih berada dalam cakupan program penjaminan simpanan.
Ke depan, KSSK menegaskan akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk mengantisipasi berbagai risiko global yang masih membayangi perekonomian. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Rapat berkala KSSK berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026.