PEKANBARU, BITNews.id – Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) menjadi objek penelaahan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam kunjungan kerja ke Pekanbaru, Jumat (2/10/2026).
Penelaahan tersebut dilakukan untuk melihat tata kelola, efektivitas pembangunan, serta manfaat JTTS terhadap konektivitas, mobilitas masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi di Sumatra.
Dalam pertemuan tersebut, PT Hutama Karya (Persero) memaparkan perkembangan penugasan pembangunan JTTS, termasuk capaian konstruksi, ruas yang telah beroperasi, penguatan tata kelola proyek, hingga strategi pendanaan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
Kegiatan dipimpin Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo bersama sejumlah anggota BAKN. Pertemuan turut dihadiri Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga Triono Junoasmono, Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dedy Gunawan, serta Plt. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol Ira Ariani Chaerunisa.
Hadir pula Direktur Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dail Umamil Asri, Direktur Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan Bidang Ketahanan Energi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Fadjar Judisiawan, serta Senior Vice President Business Performance & Asset Optimization Cluster Infrastructure Business 3 PT Danantara Asset Management Bangun Imanullah.
Dari kalangan badan usaha, hadir Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Koentjoro, Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk Muhammad Hanugroho, serta Direktur Bisnis PT Jasa Marga (Persero) Tbk Reza Febriano, bersama jajaran masing-masing kementerian, lembaga, dan perusahaan.
Dalam paparannya, Hutama Karya menyampaikan bahwa hingga Agustus 2026, pembangunan JTTS telah mencapai sekitar 1.160 kilometer jalan tol terbangun. Dari jumlah tersebut, sekitar 982 kilometer telah beroperasi.
Pembangunan JTTS dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan proyek dan pendanaan. Pelaksanaannya juga diarahkan berdasarkan kebutuhan konektivitas serta manfaat setiap koridor bagi mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
Selain capaian fisik, Hutama Karya memaparkan penguatan tata kelola pembangunan melalui penyempurnaan prosedur studi kelayakan, penyusunan kajian risiko, serta peningkatan pengendalian pelaksanaan pekerjaan.
Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan setiap proyek disiapkan secara lebih matang, sekaligus menjaga keselarasan antara prioritas pembangunan, kebutuhan investasi, dan kesiapan pendanaan.
Hutama Karya juga menjelaskan persiapan pengembangan koridor Jambi–Rengat dan Pekanbaru–Padang. Pengembangan kedua koridor tersebut dilakukan sesuai tahapan kesiapan proyek dan skema pengusahaan yang ditetapkan.
Untuk mendukung kesinambungan pembangunan, perusahaan menyiapkan sejumlah alternatif pendanaan, di antaranya Pembayaran Berkala Berbasis Layanan dan asset recycling. Skema terakhir merupakan pemanfaatan nilai aset yang telah beroperasi untuk mendukung investasi berikutnya.
Pengembangan jaringan JTTS diarahkan untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi sehingga konektivitas antardaerah semakin baik, distribusi barang lebih lancar, dan akses pelaku usaha terhadap pasar semakin luas.
Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan mengatakan pembangunan JTTS tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.
“Penugasan JTTS kami jalankan dengan menjaga tata kelola, kualitas infrastruktur, dan keberlanjutan pembangunan. Bagi kami, setiap ruas yang tersambung membawa harapan agar masyarakat dapat menjangkau keluarga dengan lebih mudah, pelaku usaha memiliki akses pasar yang lebih luas, dan pengguna jalan menikmati perjalanan yang aman serta nyaman. Manfaat inilah yang ingin terus kami hadirkan melalui dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Iwan.
Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo menekankan bahwa efektivitas pembangunan infrastruktur perlu diukur melalui manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Penelaahan ini bertujuan memastikan pembangunan JTTS didukung perencanaan yang matang dan pengelolaan sumber daya yang akuntabel. Efektivitasnya perlu dilihat dari kualitas pelayanan serta kontribusinya terhadap kelancaran transportasi dan kegiatan ekonomi masyarakat,” ujar Andreas.
Sementara itu, Anggota BAKN DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya mengoptimalkan potensi ekonomi daerah yang berada di sepanjang koridor JTTS.
Menurut Herman, keberadaan jalan tol perlu didukung konektivitas dengan kawasan industri, sentra produksi, dan simpul logistik agar manfaat infrastruktur dapat dirasakan lebih luas.
“Akses jalan tol perlu terhubung dengan kawasan industri, sentra produksi, dan simpul logistik. Dengan demikian, kemudahan transportasi dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk memperlancar distribusi, memperluas pasar, dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat,” ujar Herman.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Hutama Karya menyatakan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah, DPR RI, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga tata kelola dan keberlanjutan pembangunan JTTS.
Dengan dukungan kesiapan pendanaan dan arah pengembangan yang terencana, pembangunan JTTS diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas antarwilayah, tetapi juga mendukung daya saing daerah, kelancaran distribusi, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi di Sumatra.
Upaya tersebut sejalan dengan Asta Cita, khususnya dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur dan mendorong pemerataan ekonomi. (*)