Oleh : Dempo Xler
Kajian sistemik dan terukur, disertai dengan mekanisme kerja lapangan yang teratur perlu dilakukan oleh pelaku akademik atau para akademisi untuk menunjukkan loyalitas dan moralitas serta tanggungjawab terhadap kemiskinan yang terjadi di masyarakat.
Menyentuhnya dan mengajaknya secara langsung adalah langkah tepat untuk mengeluarkan mereka dari kungkungan ketertinggalan kualitas dan pemerataan hidup.
Hal ini penting dilakukan untuk memahami lebih dalam tentang masalah kemiskinan yang di hadapi dan menemukan formula yang tepat untuk mengatasinya sesuai dengan kondisi yang masyarakat hadapi.
Di sisi lain, untuk menghindari masyarakat agar tidak bertindak melanggar aturan dan norma-norma kehidupan yang dapat merusak tatanan sosial lain yang telah berlaku sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan.
Jika saat ini, di era kepemimpinan Jokowi yang giat dan menggeliat dalam membangun negeri, tentu negara telah berusaha sebaik mungkin melakukan upaya pengurangan angka kemiskinan dengan berbagai program sosial ekonomi masyarakat dalam konteks pelayanan kenegaraan.
Namun mekanisme kerja dan perilaku para pelaku negara yang biaya hidupnya ditanggung oleh negara, masih jauh dari harapan masyarakat dan masih belum mewakili berkurangnya arti kemiskinan.
Disinilah peran utama akademisi dalam mengambil alih program dan rancangan serta keterlibatan dalam hal partisipasi dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan agar dapat membantu masyarakat miskin seutuhnya.
Sesuai dengan arahan Presiden, Data P3KE agar digunakan untuk mempertajam data pensasaran yang sudah ada dan meningkatkan akurasi pensasaran program, khususnya untuk menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum menerima program,” pinta Wapres saat memimpin Rapat Pleno Khusus Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Tingkat Menteri yang membahas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, pada Rabu 24 Mei 2023 lalu.
Sebagaimana dalam rapat sebelumnya, sambung Wapres, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) telah melaporkan pengembangan Data P3KE untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan.Data P3KE ini memiliki informasi yang lengkap by name-by address (berbasis nama dan alamat), bahkan by NIK (berbasis Nomor Induk Kependudukan), juga karakteristik sosial-ekonomi keluarga yang relatif baru, dan juga peringkat kesejahteraan keluarga.”
Apakah kemudian, kemiskinan di dalam masyarakat akan tersentuh dengan sendirinya melalui upaya nyata pemerintah pusat tersebut, atau hanyalah sebatas data yang diperoleh dan menjadi konsumsi bacaan semata, kitalah yang menentukan langkah selanjutnya..?!
Hari ini dan seterusnya, kita semua dari berbagai lapisan, terutama kaum terpelajar, wajib membantu pemerintah untuk menuntaskan akar kemiskinan yang masih banyak bertebaran di setiap wilayah di daerah nusantara.
Jangan sampai pencapaian yang telah dengan keras dilakukan pemerintah pusat hari ini, belum menyeluruh di rasakan oleh seluruh masyarakat di daerah khususnya di Bengkulu.
Perlu diketahui bahwa, data kemiskinan daerah khususnya di desa yang ada di Indonesia, yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 15,91℅.
Ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar 14,7 juta jiwa di desa di Indonesia tergolong miskin. Angka ini lebih tinggi di bandingkan tingkat kemiskinan di kota yang sebesar 8,22℅.
Selain itu, BPS juga menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan itu terletak di daerah-daerah terpencil dan terbelakang serta di wilayah-wilayah desa dengan keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, listrik dan jalan.
Dengan demikian, akses data yang dirilis BPS Indonesia, dapat di jadikan acuan terhadap perkembangan masyarakat miskin di Propinsi Bengkulu.
Karena untuk sekarang dan yang akan datang, semua pihak wajib melakukan banyak evaluasi tentang masyarakatnya terutama tentang terus bertambah atau berkurangnya angka kemiskinan di daerah-daerah yang kurang terjangkau atau yang tidak terjangkau sama sekali.
Program penanggulangan kemiskinan ini adalah pekerjaan besar dan masalah rumah kita bersama.
Penulis adalah Anggota DPRD Provinsi Bengkulu