Pajak Karbon: Alat Fiskal untuk Mendorong Transisi Energi

Oleh : Bonita Tessai Islamy

Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia Pajak karbon merupakan salah satu kebijakan fiskal yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan emisi gas rumah kaca dengan cara menetapkan biaya ekonomi terhadap setiap ton karbon yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Kebijakan pajak karbon tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Pasal 13 yang menegaskan mengenai pungutan yang dikenakan dengan tujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan tercatat bahwa rencana tarif pajak karbon di Indonesia adalah Rp 30 per kilogram CO2e, itu artinya indonesia masuk ke dalam negara dengan tarif pajak karbon terendah di dunia.

Terdapat dua mekanisme yang digunakan di Indonesia yaitu cap and tax atau mendasarkan pada batas emisi yang diperbolehkan untuk setiap industri atau dengan menentukan tarif pajak yang harus dibayarkan setiap satuan tertentu.

Pengenaan pajak karbon ditujukan sebagai upaya untuk mengubah perilaku para pelaku ekonomi untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon.

Hal tersebut menjadi semakin penting mengingat Indonesia memiliki tingkat polusi udara tertinggi di dunia, memunculkan kekhawatiran akan dampak kesehatan masyarakat bahkan lingkungan sekaligus. Data menurut World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa per bulan Agustus kualitas udara di Indonesia berkisar 32,9 mikrogram per meter kubik dan hanya sekitar 0,6 persen dari 64,9 juta warga perkotaan Indonesia yang menikmati udara bersih, dalam arti lain semakin hari semakin sedikit warga Indonesia yang menikmati udara bersih sesuai dengan standar WHO, yakni sebesar 15 mikrogram per meter kubik

Dalam kondisi ini, pajak karbon dinilai mampu menjadi kunci perwujudan udara bersih dan masa depan yang lebih hijau.

Sebelum lebih jauh, konsep dari pajak karbon sendiri adalah untuk menginternalisasi biaya emisi karbon ke dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Dengan kata lain, pajak karbon menjadi landasan dalam pengenaan dan penetapan biaya bagi setiap perusahaan maupun individu yang menghasilkan emisi, sehingga terdapat insentif finansial nantinya.

Prinsip dasarnya adalah semakin tinggi emisi karbon yang dihasilkan, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan. Sayangnya, hal sederhana seperti itu masih menjadi “PR” pemerintah hingga hari ini.  Hal tersebut dikarenakan masyarakat Indonesia yang belum melihat nilai manfaat dari pajak karbon itu sendiri.

Berdasarkan studi International Institute for Sustainable Development (IIDS), pajak karbon memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan negara yang mana keuntungan tersebut dapat digunakan pula untuk memperluas dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, terlebih untuk keperluan aksesibilitas energi

Melalui penerapan, pajak karbon secara tidak langsung juga mampu mendorong kesejahteraan masyarakat luas, mulai dari menciptakan lapangan pekerjaan, peningkatan ketahanan pangan, hingga membantu kehidupan masyarakat yang terdampak langsung dari efek emisi karbon 4 . Manfaat pajak karbon pada akhirnya perlu dipahami secara mendalam oleh masyarakat, tidak hanya sebagai sebuah kebijakan yang “menuntut”, namun juga sebagai alasan untuk mencapai masa depan yang lebih baik.

Salah satu bukti keberhasilan penerapan pajak karbon adalah yang diterapkan oleh Swedia sebagai negara dengan tarif pajak karbon tertinggi di dunia. Swedia mulai menerapkan pajak karbon sejak 1991 dengan tarif US$ 26 per ton CO₂ ekuivalen, atau setara dengan Rp390.000 per ton CO2.

Penerapan pajak karbon yang dilakukan oleh pemerintah Swedia ditujukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang memang memprihatinkan. Pemasukan pajak karbon dialokasikan sebagai penerimaan
pemerintah pusat

Sayangnya pajak karbon belum juga dapat di terapakan di Indonesia sampai dengan tahun 2025. menurut Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati penerapan pajak karbon di indonesia adalah hal yang rumit, ditambah lagi banyak masyarakat indonesia yang tidak peduli terdahap hal ini.

Namun pemerintah dan otoritas terus memperbaiki dan memepersiapkan aturan mengenai pajak karbon agar saat dimulai penerapannya masyarakat lebih mudah memahami pentingnya pengenaan pajak karbon pada perusahaan yang menghasilkan emisi karbon.