JAMBI,BITNews.id – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hj. Hesnidar Haris, SE (Hesti Haris), menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan PKK mulai dari tingkat RT, RW, hingga Dasa Wisma.
Hal itu disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengurus TP-PKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Rabu (20/8/2025).
Dalam arahannya, Hesti Haris menekankan bahwa PKK di tingkat RT, RW, dan Dasa Wisma merupakan garda terdepan gerakan PKK.
“Ke depan, ketiga elemen inilah yang benar-benar diminta untuk kita aktifkan bersama. Karena itu, hari ini kita bekali dengan ilmu dan informasi yang dapat diteruskan hingga ke tingkat bawah,” ujar Hesti Haris.
Pada kesempatan tersebut, Hesti juga menyampaikan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK yang menetapkan tiga dokumen utama sebagai pedoman, yakni Rencana Induk Gerakan PKK 2025–2029, Strategi Gerakan PKK, serta Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan PKK.
Rakernas juga menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya usulan revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020. Revisi itu meliputi penyesuaian masa jabatan Ketua TP-PKK Desa sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, penambahan unsur Wakil Ketua dan Sekretaris di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, dan penguatan peran Kelompok Dasa Wisma dalam struktur kelembagaan resmi.
“Mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota, kelembagaan PKK harus menyesuaikan dengan keputusan terbaru. Walaupun struktur baru masih dalam proses, sementara ini kita tetap mengikuti arahan pusat,” kata Hesti.
Selain kelembagaan, Hesti menekankan pentingnya penguatan administrasi melalui penerapan aplikasi Si Gadis Jambi (Sistem Informasi Keluarga dan Sistem PKK Jambi). Ia meminta setiap kabupaten menyiapkan minimal satu kecamatan sebagai proyek percontohan. Untuk mendorong percepatan, Pemprov Jambi akan menggelar lomba penerapan Si Gadis Jambi mulai tahun depan.
“Tanpa adanya kompetisi, biasanya pelaksanaan berjalan lambat. Dengan lomba ini, kita bisa mengetahui kelemahan sekaligus manfaat dari penerapan Si Gadis Jambi. Harapan saya, minimal satu kecamatan per kabupaten melaksanakan program ini, dengan seluruh desa dan kelurahan wajib memiliki tiga jenis data keluarga,” jelasnya.
Hesti menambahkan, data PKK terbukti bermanfaat dalam mendukung program pemerintah. Saat kunjungannya ke DKI Jakarta, ia melihat data pemerintah setempat banyak mengacu pada data PKK karena dinilai lebih lengkap dan mencakup aspek kehidupan keluarga.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian Setda Provinsi Jambi, Johansyah, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Bimtek. Ia menilai kegiatan ini penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, administrasi, dan pemahaman 10 Program Pokok PKK di seluruh kabupaten/kota. (adv)