JAMBI,BITNews.id – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Provinsi Jambi menyatakan dukungan penuh kepada Kejaksaan Tinggi Jambi atas komitmen dan integritasnya dalam menegakkan hukum di wilayah Jambi. Dukungan ini disampaikan sebagai bentuk apresiasi terhadap langkah cepat dan responsif Kejati Jambi dalam menangani permasalahan pengelolaan aset Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT PAL.
Ketua PKC PMII Jambi menegaskan bahwa penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ia menilai Kejati Jambi telah menunjukkan kinerja yang profesional dan tidak tebang pilih dalam menangani berbagai persoalan hukum, termasuk yang menyangkut pengelolaan aset strategis daerah.
“Langkah cepat Kejati Jambi dalam merespons permasalahan aset PKS PT PAL patut diapresiasi. Ini menunjukkan adanya keseriusan dalam menjaga aset negara dan memastikan pengelolaannya berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
PKC PMII Jambi juga menilai bahwa tindakan sigap tersebut menjadi bukti nyata komitmen aparat penegak hukum dalam mencegah potensi kerugian negara serta menutup celah praktik penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu, sikap profesional yang ditunjukkan Kejati Jambi diharapkan mampu menjadi contoh bagi lembaga penegak hukum lainnya.
Lebih lanjut, PKC PMII Jambi mendorong agar proses hukum yang sedang berjalan tetap mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas, sehingga publik dapat mengetahui perkembangan penanganan kasus secara terbuka. Hal ini penting guna menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan keadilan benar-benar ditegakkan.
“Kami akan terus mengawal proses ini agar berjalan sesuai koridor hukum. Dukungan ini juga merupakan bentuk partisipasi mahasiswa dalam menjaga integritas penegakan hukum di daerah,” tambahnya.
Dengan adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, diharapkan upaya penegakan hukum di Provinsi Jambi semakin kuat dan mampu memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum, khususnya dalam pengelolaan aset yang menyangkut kepentingan publik. (*)