BENGKULU,BITNews.id – Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Suimi Fales, meminta Pemerintah Daerah (Pemda), baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu ataupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara, untuk memberikan perhatian serius terhadap kondisi di Pulau Enggano.
Hal ini dikarenakan kondisi beberapa sektor terkait dengan kebutuhan masyarakat yang mendiami salah satu pulau terdepan di Indonesia tersebut saat ini semakin memprihatinkan.
Suimi baru-baru ini telah mengunjungi Pulau Enggano atas perintah lembaga DPRD Provinsi, untuk memantau kondisi di sana. Ia menemukan beberapa masalah, misalnya saja Rumah Sakit (RS) Bergerak Enggano yang memiliki fasilitas dan pelayanan pemeriksaan gigi yang canggih, tetapi dokter giginya tidak ada.
Selain itu, RS tersebut tidak diakomodir BPJS, sehingga masyarakat Enggano ketika berobat harus mengeluarkan biaya secara pribadi.
Di sektor infrastruktur seperti jalan, kondisinya juga bertambah parah, karena lobang di ruas jalan utama di pulau tersebut sangat dalam. Bahkan, beberapa kendaraan yang mengangkut komoditi perkebunan dan pertanian masyarakat, hampir setiap hari pasti ada saja yang terbalik.
Begitu juga dengan listrik, yang hanya hidup sekitar 12 jam dalam sehari. Enggano juga tidak memiliki tim SAR (search and rescue), sehingga masyarakat hanya dapat berjuang sendiri untuk menyelamatkan diri kalau terjadi bencana atau musibah di laut.
“Saya berharap Pemda untuk menambah tenaga kerja di UPTD Pelabuhan Kahyapu, di mana Kepalanya seorang perempuan dan tidak ada staf diutamakan seorang tenaga harian lepas. Pelabuhan tersebut juga harus ditambah dengan tenaga harian lepas, karena mereka harus mengawasi barang dan orang yang keluar masuk Enggano, serta menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 100 juta dalam setahun,” tutur Suimi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/11/2023).
Sementara itu, sektor transportasi dari daratan Provinsi Bengkulu menuju Enggano, yaitu Kapal Pulo Telo, memiliki standar minimal GT 2.000, sedangkan kapal saat tedia hanya memiliki GT 700. Kapal penyeberangan itu mengarungi samudra, dan bukan selat. Oleh karena itu, Pemda diminta untuk dapat menggantinya dengan kapal baru, bukan bekas.
Melihat kondisi tersebut, Suimi meminta Pemda untuk memberikan perhatian serius terhadap Pulau Enggano, karena masyarakat yang berdiam di pulau tersebut merupakan bagian dari Provinsi Bengkulu dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Saya minta Pemda dan pihak berwenang mendorong kondisi Enggano agar disampaikan ke pusat, karena Enggano membutuhkan perhatian khusus,” pungkasnya. (Ptr/Adv)